Peringati Hari Lahir Pancasila, ATR/BPN Ingatkan Kebijakan Harus Berpihak ke Rakyat
Jakarta, Berita4terkini.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di lapangan kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dalam upacara tersebut, jajaran kementerian diingatkan agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.
Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.
Ia menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan keadilan sosial dan melindungi hak masyarakat kecil.
“Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” kata Yaved.
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.
Menurut Yaved, Pancasila telah menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk ancaman perpecahan di tengah keberagaman masyarakat.
“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi,” ujarnya.
Ia menyebut Indonesia tetap mampu menjaga persatuan meski memiliki ribuan pulau dan ratusan kelompok etnis.
“Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam ikatan kebangsaan,” lanjutnya.
Upacara Hari Lahir Pancasila tersebut digelar ATR/BPN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN Shamy Ardian bertugas sebagai perwira upacara. Sementara komandan upacara, pengibar bendera, pembaca UUD 1945, hingga pembaca doa berasal dari Kementerian PKP.
Kegiatan itu diikuti pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, pejabat administrator, serta pegawai dari kedua kementerian. (red/foto:ist)
