Penuntasan Blankspot di Kalteng Terus Dikebut, Sinkronisasi Data Jadi Kunci
Palangka Raya, berita4terkini.com — Upaya menuntaskan wilayah yang masih mengalami blankspot di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berjalan. Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, menyebut jumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi kini relatif tidak banyak dan penanganannya masih dilakukan secara bertahap oleh pemerintah.
“Berdasarkan hasil rapat kerja beberapa waktu lalu, jumlah wilayah blankspot memang masih ada. Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak dan penanganannya masih berjalan sesuai tahapan dari pemerintah,” kata Okki, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat kerja tersebut, salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah perbedaan data mengenai wilayah blankspot antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurut Okki, perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya perbedaan kondisi di lapangan.
Ia menjelaskan, perbedaan angka lebih disebabkan oleh adanya perbedaan definisi, parameter, serta metode yang digunakan dalam mengklasifikasikan suatu wilayah sebagai blankspot.
“Data dari Kementerian dan Dinas Kominfo bisa berbeda jumlahnya. Itu karena masing-masing punya parameter sendiri dalam mengartikan blankspot. Tapi secara substansi, kondisi di lapangan sebenarnya sama,” jelas politisi PKB tersebut.
Karena itu, Okki menilai penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam mempercepat pemerataan akses telekomunikasi. Kesamaan definisi dan basis data dinilai akan membuat program penanganan lebih terarah sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan maupun pembangunan infrastruktur.
“Kalau kategori dan datanya sudah sama, penanganan bisa lebih terarah sesuai kebutuhan tiap wilayah. Ini akan mempermudah eksekusi di lapangan,” ujarnya.
Okki menegaskan, akses jaringan telekomunikasi saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai kebutuhan sekunder. Ketersediaan jaringan telah menjadi bagian penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pelayanan publik dan pendidikan hingga kegiatan ekonomi.
Menurutnya, pemerataan jaringan juga menjadi salah satu fondasi penting untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil tidak tertinggal dalam memperoleh informasi maupun memanfaatkan layanan digital.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus diperkuat, termasuk dengan melibatkan penyedia layanan telekomunikasi. Sinergi tersebut dinilai diperlukan agar pembangunan infrastruktur komunikasi dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.
“Ke depan kita dorong agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal informasi. Pemerataan akses ini penting untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Kalteng,” tutup Okki. (Red)
