Banggar DPRD Kalteng Perketat Pencermatan Belanja, Anggaran Diminta Tepat Sasaran
Palangka Raya, berita4terkini.com – Setelah menuntaskan pembahasan sisi pendapatan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kini mulai membedah lebih jauh rencana belanja daerah. Pencermatan dilakukan untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki dasar yang jelas, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah perangkat daerah atau mitra kerja di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalteng, Senin (10/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong. Sejak awal, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mencermati setiap pos belanja agar perencanaan anggaran tidak berhenti pada angka, tetapi benar-benar mendukung pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Beberapa hari yang lalu kita telah menuntaskan pembahasan secara detail terkait pendapatan daerah, baik pendapatan asli daerah maupun dana transfer. Hari ini kita melanjutkan pembahasan pada sisi belanja,” tutur Arton.
Sejumlah komponen menjadi sorotan Banggar, terutama belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, serta berbagai pos belanja lainnya.
Menurut Arton, pencermatan diperlukan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi belanja. Karena itu, Banggar meminta TAPD menyiapkan data pendukung secara lebih rinci, termasuk jumlah pegawai dan informasi mengenai belanja barang dan jasa.
“Seluruh anggota DPRD kami harapkan dapat melakukan pencermatan terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah,” katanya.
Pembahasan kemudian berlanjut melalui pemaparan TAPD bersama sejumlah perangkat daerah. Sesi tersebut dimanfaatkan anggota Banggar untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, sekaligus meminta penjelasan atas sejumlah komponen anggaran yang dinilai perlu dicermati lebih lanjut.
Dari proses itu, Banggar memperoleh gambaran mengenai sejumlah persoalan prinsip yang menjadi perhatian legislatif. Pemerintah daerah dan perangkat daerah juga memberikan penjelasan terkait perencanaan maupun pelaksanaan anggaran di masing-masing sektor.
Namun, pembahasan belum berhenti pada rapat tersebut. Arton menyebut masih ada sejumlah poin yang membutuhkan pendalaman dan konfirmasi dari TAPD. Ia meminta seluruh anggota Banggar mencatat hal-hal yang dinilai penting untuk dibawa ke pembahasan berikutnya.
“Kita masih memiliki waktu beberapa hari. Karena itu, hal-hal yang penting untuk ditanyakan atau dikonfirmasikan agar dicatat dan dibahas bersama TAPD,” ungkapnya.
Agar pembahasan berjalan efektif, Arton juga meminta para kepala perangkat daerah tetap mengikuti agenda lanjutan bersama DPRD, termasuk rapat yang digelar pada malam hari. Kehadiran langsung perangkat daerah dinilai penting agar setiap pertanyaan dapat segera ditindaklanjuti dengan data dan penjelasan yang diperlukan.
Bagi DPRD, pencermatan belanja menjadi bagian penting dari proses penganggaran daerah. Setelah sumber pendapatan dihitung dan dibahas, penggunaannya pun harus dipastikan benar-benar diarahkan pada program yang memiliki manfaat dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui koordinasi antara DPRD, TAPD, dan perangkat daerah, proses pembahasan anggaran diharapkan semakin transparan dan akuntabel. Setiap kebijakan belanja tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kalimantan Tengah.
