Faridawaty Desak Pembangunan Kalteng Tak Hanya Terpusat, Pedalaman Harus Jadi Prioritas

Palangka Raya, berita4terkini.com – Pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan penting yang harus mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan dinilai tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi harus benar-benar menjangkau masyarakat hingga wilayah pedalaman.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, meminta pemerintah provinsi memastikan setiap program pembangunan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.

Menurutnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, hasil pembangunan harus dapat dirasakan secara langsung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan perkotaan.

“Pelaksanaan pembangunan harus menjadi prioritas agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah pedalaman, dapat menikmati hasil pembangunan secara merata dan berkelanjutan,” ujar Faridawaty.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Kalteng tersebut menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, program yang dijalankan tidak sekadar memenuhi target pembangunan, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi warga di lapangan.

Ia menilai setiap pembangunan harus memiliki dampak yang jelas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pemetaan kebutuhan di setiap wilayah agar pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran.

“Semua program pembangunan harus diatur dengan melihat kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan begitu, apa yang dibangun nantinya benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Faridawaty juga menilai pemerataan pembangunan tidak dapat dilakukan pemerintah provinsi seorang diri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.

“Kesuksesan pembangunan membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat. Semua pihak harus bergerak bersama agar pelaksanaannya betul-betul memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah,” tegasnya.

Di sisi lain, Faridawaty mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting yang tidak boleh dikesampingkan.

Menurutnya, akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan harus terus diperkuat, terutama di wilayah pedalaman yang masih menghadapi tantangan dalam ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu kunci agar masyarakat di daerah tidak mengalami kesenjangan pelayanan dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak kalah penting. Ini untuk mendukung pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama dalam memastikan ketersediaan tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan yang memadai hingga ke daerah pedalaman,” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, Faridawaty menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan masukan terkait pembangunan.

Ia memastikan DPRD Kalteng akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan ikut mengawal program pemerintah agar arah pembangunan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi Faridawaty, pembangunan yang berhasil bukan sekadar terlihat dari banyaknya proyek yang dikerjakan, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat—termasuk mereka yang berada di wilayah paling jauh dari pusat pembangunan.

Karena itu, ia berharap pemerataan pembangunan menjadi perhatian berkelanjutan pemerintah, sehingga tidak ada masyarakat Kalteng yang merasa tertinggal atau luput dari perhatian dalam proses pembangunan daerah. (MA)