Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini Apresiasi Pemkab Barito Utara Raih WTP ke-11 Kali Berturut
Palangka Raya, berita4terkini.com – Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Palangka Raya, Jumat (19/6/2026).
Opini WTP tersebut merupakan yang ke-11 kalinya diraih secara berturut-turut.
Meski meraih opini WTP, BPK RI memberikan beberapa catatan rekomendasi yang bersifat tidak material namun perlu segera ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut meliputi perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan, optimalisasi strategi pendapatan, efisiensi belanja, penataan aset (khususnya aset hibah), serta penyelesaian temuan terkait penganggaran dan kelebihan pembayaran.
Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini hadir secara langsung bersama Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, Wakil Bupati Barito Utara Felix Soenadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Muhlis serta para kepala dinas lingkup Pemkab Barito Utara dalam kegiatan penyerahan LHP tersebut.
Usai menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Mery Rukaini mengatakan capaian opini WTP yang kembali diraih menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Barito Utara terus berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena Kabupaten Barito Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Hj. Mery Rukaini.
Meski demikian, Ketua DPRD menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“DPRD memberikan apresiasi atas capaian ini, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK dapat segera ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah. Hal ini penting agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan terhindar dari permasalahan yang sama pada masa mendatang,” ujarnya.
Mery Rukaini mengatakan, DPRD sebagai mitra pemerintah daerah memiliki fungsi pengawasan yang akan terus mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami di DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Rekomendasi BPK harus menjadi perhatian bersama karena tujuannya untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut harus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
“Prestasi ini harus dipertahankan dengan kerja nyata. Pengelolaan keuangan yang baik pada akhirnya harus berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” ungkapnya. (Ra)
