IJTI: Di Tengah Duka Gempa Sikka, Media Harus Jadi Suara bagi Korban

Jakarta, Berita4terkini.com – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan duka mendalam atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Gempa tersebut berdampak signifikan terhadap masyarakat. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, sejumlah akses terputus, dan situasi di tengah masyarakat masih diwarnai ketakutan.

IJTI menilai bencana tidak semata-mata soal angka kerusakan dan laporan teknis. Di baliknya terdapat persoalan kemanusiaan yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Negara dan seluruh elemen bangsa harus hadir secara masif dan cepat. Jangan biarkan saudara-saudara kita di Sikka berjuang sendiri di tengah puing-puing bangunan,” kata Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).

IJTI pun mendorong pemerintah dan masyarakat bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menangani kondisi darurat akibat gempa.

Organisasi tersebut juga meminta media televisi tidak sekadar mengejar visual kerusakan dalam pemberitaan bencana. Media diharapkan menjadi suara bagi warga yang belum mendapatkan bantuan.

IJTI menilai media perlu ikut mengawal transparansi distribusi logistik dan memastikan penanganan darurat berjalan tanpa birokrasi yang berbelit.

IJTI meminta jurnalis yang bertugas di lokasi bencana tetap mengedepankan kepentingan dan keselamatan korban.

Peliputan, kata IJTI, tidak boleh berubah menjadi jurnalisme sensasional demi mengejar perhatian publik, termasuk melalui clickbait atau mengeksploitasi kepanikan dan penderitaan korban.

“Informasi yang disajikan harus bernilai, menenangkan, mengedukasi langkah penyelamatan, dan akurat,” ujar Herik.

IJTI juga meminta jurnalis tetap mengutamakan keselamatan saat melakukan peliputan di wilayah rawan bencana.

“Safety first tanpa mengurangi kedalaman investigasi dan penulisan berita di area rawan bencana,” katanya.

Di sisi lain, IJTI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial selama situasi darurat.

Isu tsunami yang tidak jelas sumbernya, rumor, maupun video lama yang kembali diunggah dapat memicu kepanikan di tengah masyarakat.

IJTI meminta masyarakat melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi terkait gempa. Informasi resmi dapat diperoleh melalui lembaga pemerintah seperti BMKG, BNPB, dan BPBD, serta media massa yang kredibel.

“Menyebarkan hoaks dan spekulasi liar di tengah situasi krisis adalah bentuk kejahatan kemanusiaan karena merenggut rasa aman warga yang sedang ketakutan,” kata Herik.

Ia juga meminta setiap ruang redaksi menerapkan verifikasi berlapis sebelum menyampaikan informasi kepada publik.

“Kami meminta masyarakat hanya memegang informasi dari lembaga resmi dan media yang kredibel,” ujarnya.

Menurut IJTI, dalam kondisi bencana, pemberitaan yang akurat dan berimbang bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan informasi publik, tetapi juga dapat membantu mencegah kepanikan dan menjaga keselamatan warga. (red/foto:ist)