Banggar DPRD Kalteng Dorong Target PAD 2027 Tembus Rp3 Triliun
Palangka Raya, berita4terkini.com – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Tengah pada 2027 didorong naik hingga Rp3 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan usulan awal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mematok PAD sebesar Rp2,8 triliun.
Usulan kenaikan itu datang dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menilai target Rp3 triliun masih realistis dan memiliki peluang kuat untuk dicapai pemerintah provinsi.
“Dari Rp2,8 triliun yang diajukan pemerintah, kami mengusulkan hingga Rp3 triliun,” kata Junaidi, kemarin.
Menurutnya, peningkatan target PAD bukan sekadar upaya mendongkrak angka pendapatan daerah. Lebih dari itu, tambahan PAD dibutuhkan untuk memperlebar ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
Junaidi menyebut, Banggar tidak menetapkan angka tersebut secara serampangan. Proyeksi yang disusun TAPD menjadi pijakan awal, kemudian disesuaikan dengan sejumlah indikator ekonomi yang dinilai masih memberikan ruang bagi peningkatan pendapatan daerah.
“Dari proyeksi Rp2,8 triliun, kami naikkan sekitar seratus miliar lebih. Itu masih angka yang wajar dengan pertimbangan yang sudah kami kaji,” ujarnya.
Pembahasan tersebut, lanjut Junaidi, turut melibatkan tenaga ahli serta kajian terhadap kondisi ekonomi dari berbagai level. Perkembangan ekonomi global, situasi regional, hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalteng menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan target.
“Ini bukan asal sebut. Kami didukung tenaga ahli dan hasil kajian komprehensif. Kami yakin Pemprov mampu mencapai PAD Rp3 triliun karena kenaikannya hanya sekitar seratus miliar lebih,” tegasnya.
Dengan tambahan target tersebut, Banggar berharap kapasitas fiskal Kalteng pada 2027 dapat semakin kuat. Target PAD yang lebih tinggi dinilai akan memberi pemerintah daerah ruang lebih luas untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Usulan Rp3 triliun itu selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dalam tahapan lanjutan KUA-PPAS 2027 bersama pemerintah daerah. (MA)
