Sekda Kapuas Perkuat Sinkronisasi Data dan Pasokan Pangan untuk Kendalikan Inflasi
KUALA KAPUAS, berita4terkini.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan memastikan data harga komoditas dan kondisi pasokan pangan di lapangan tersaji secara akurat dan seragam.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Sinkronisasi Program Satu Data Inflasi Kabupaten Kapuas yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai, di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Rabu (9/9/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi forum untuk menyelaraskan metodologi pendataan harga komoditas antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Selain itu, pertemuan juga mengevaluasi berbagai aksi intervensi pasar yang telah dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan laju inflasi di Kabupaten Kapuas.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala BPS Kabupaten Kapuas Ahmad Nasrullah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Akhmad Ronni Anwar, Asisten II Setda Kapuas, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Inspektur Kabupaten Kapuas, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah teknis terkait.
Dalam arahannya, Usis menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan respons yang cepat, terukur, dan didukung data yang presisi. Karena itu, kesamaan metode pendataan menjadi salah satu hal penting agar informasi mengenai perkembangan harga bahan pokok tidak berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya.
Sekda menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM untuk menyamakan titik lokasi pengamatan atau sampling serta jenis komoditas yang menjadi acuan sesuai standar BPS.
Keseragaman tersebut akan diperkuat melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara pihak-pihak terkait.
Dalam diskusi yang berlangsung, sejumlah OPD teknis dan BPS turut menyampaikan berbagai masukan serta pandangan teknis. Menanggapi dinamika tersebut, Usis menilai perbedaan pendapat merupakan bagian yang wajar dalam proses menyatukan persepsi dan merumuskan kebijakan terbaik bagi daerah.
“Perbedaan pendapat dalam diskusi itu hal yang lumrah. Kesimpulan akhirnya adalah apa yang terbaik untuk daerah, karena kita ini adalah satu tim menuju Kabupaten Kapuas yang semakin bersinar,” tegasnya.
Selain menyepakati penyeragaman data melalui MoU, rapat juga menghasilkan sejumlah langkah taktis. Di antaranya memperkuat koordinasi antara BPS dan Pemkab Kapuas sebelum rilis angka inflasi bulanan, mengoptimalkan aksi intervensi pasar melalui Sekretariat TPID, serta menangani lahan pertanian yang terdampak serangan hama melalui penyaluran bantuan benih pada APBD Perubahan.
Rapat evaluasi dan koordinasi tersebut direncanakan berlangsung secara rutin. Pemkab Kapuas berharap langkah ini dapat membuat program pengendalian inflasi dan keterjangkauan pasokan pangan berjalan lebih terarah, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kestabilan ekonomi masyarakat. (NN)
