Palangka Raya, berita4terkini.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kalteng telah melaksanakan rapat penting yang bertujuan untuk membahas rancangan kesepakatan bersama antara Pemprov Kalteng dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng. Rapat ini diadakan di aula Eka Hapakat, lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (27/08/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Herson B. Aden, yang mewakili Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng. Dalam rapat ini, berbagai isu krusial dibahas untuk menyusun kerjasama yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Pelaksanaan rapat yang diikuti oleh perwakilan dari Biro Pemerintahan kabupaten/kota se-Kalteng ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program Huma Betang Sejahtera demi masyarakat Kalteng yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Herson mengungkapkan bahwa Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terus menggulirkan berbagai program strategis demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu program unggulan yang tengah disiapkan adalah Program Huma Betang Sejahtera, yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026.
“Program ini dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi keluarga, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah pelosok,” tutur Herson.
Sasaran program ini adalah masyarakat yang masuk dalam desil satu hingga empat, yang belum mendapatkan bantuan dari program-program pemerintah pusat maupun daerah seperti BLT, PKH, dan bantuan sosial lainnya.
Herson menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng dalam proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat.
“Kita harus punya data yang benar-benar valid. Untuk itu, keterlibatan seluruh jajaran sampai tingkat desa dan RT sangat penting, karena merekalah yang mengetahui kondisi riil masyarakat,” tegasnya.
Bantuan dalam program ini bersifat berbasis Kartu Keluarga (KK) dan akan melibatkan Dinas Dukcapil dalam pelaksanaan layanan jemput bola. Data hasil verifikasi nantinya akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, untuk menjamin legalitas dan akurasi.
Sementara itu, Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jhon Lis Berger, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, khususnya dalam membangun sinergi antar daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi Program Huma Betang Sejahtera.
“Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi, menyepakati pembagian peran, serta merumuskan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar daerah. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi kebutuhan dukungan, mulai dari anggaran, SDM, hingga infrastruktur pendukung,” jelas Jhon. (Red)
