Staf Ahli Gubernur Kalteng bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Hamka saat memberikan sambutan pada Pelatihan Literasi Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Angkatan I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2025. Ist
Palangka Raya, berita4terkini.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran melalui Staf Ahli (Sahli) Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Hamka membuka secara resmi Pelatihan Literasi Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Angkatan I dan II Tahun 2025 yang berlangsung di aula Sei Kapuas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng, Senin (1/12/2025).
Pelatihan menjadi upaya penguatan kapasitas aparatur, terutama dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Di tengah tuntutan birokrasi modern yang harus lebih responsif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kompetensi digital menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi.
Membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng, Sahli Gubernur Kalteng Hamka menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah untuk membangun aparatur yang siap menghadapi perubahan.
“Pelatihan ini diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir yang adaptif, kritis, dan profesional dalam memanfaatkan teknologi informasi,” ujarnya.
Arah penguatan kompetensi ini selaras dengan visi pembangunan Kalteng Tahun 2025–2030, yakni mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak khususnya, serta masyarakat Kalteng pada umumnya dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi landasan menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Setidaknya terdapat tiga urgensi utama yang menjadikan literasi digital sebagai kompetensi dasar ASN masa kini, yakni percepatan digitalisasi layanan publik menuntut aparatur mampu menggunakan teknologi secara efektif dan aman, tata kelola pemerintahan modern semakin mengandalkan pengolahan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, meningkatnya ancaman keamanan siber membuat pemahaman mengenai etika digital, perlindungan data, serta mitigasi disinformasi menjadi kebutuhan mendesak.
“Peningkatan kapasitas tidak akan berdampak bila tidak diikuti dengan perubahan praktik kerja, perbaikan proses, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu dalam laporannya, Kepala BPSDM Provinsi Kalteng Nunu Andriani menyampaikan bahwa program pelatihan dirancang untuk menjawab kebutuhan ASN terhadap pemahaman digital yang semakin kompleks. Ia menekankan bahwa perkembangan teknologi memunculkan tuntutan baru bagi aparatur dalam menguasai perangkat, aplikasi, dan ekosistem digital pemerintahan.
“BPSDM menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada ASN di tengah teknologi digital saat ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan baca literasi digital termasuk pemahaman terhadap perangkat, aplikasi, ekosistem digital yang digunakan dalam pemerintahan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan kompetensi keamanan digital termasuk perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan mitigasi risiko siber menjadi bagian dari pelatihan ini.
“Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta agenda transformasi digital nasional,” imbuhnya.
Adapun pelaksanaan pelatihan Literasi Digital bagi ASN ini akan dilaksanakan selama empat hari, mulai tanggal 1 hingga 4 Desember 2025, dengan total 30 jam pelatihan.
Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, studi kasus, diskusi kelompok, serta praktik penyusunan rencana aksi penerapan literasi digital. Sebanyak 80 peserta dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng mengikuti kegiatan tersebut. (MA)
