Nusron Tertibkan HGU 11 Perusahaan, Ada Lahan yang Bakal Diambil Kembali Negara
Penertiban dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui evaluasi terhadap hak atas tanah yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut. Hasilnya, ada HGU yang direkomendasikan dicabut seluruhnya, dicabut sebagian, hingga tidak diperpanjang.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri. Pemerintah juga menelusuri kepemilikan manfaat atau beneficial ownership dari perusahaan yang masuk dalam evaluasi.
Dari penelusuran itu, ditemukan keterkaitan sejumlah investor dengan Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, terdapat pula investor atau pemegang saham dari dalam negeri.
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” kata Nusron dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Nusron menjelaskan, evaluasi tidak hanya mempertimbangkan keberadaan lahan yang terbakar. Pemerintah juga memeriksa tingkat kerusakan lahan, kondisi sarana dan prasarana perusahaan, kejadian kebakaran berulang, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemberian hak atas tanah.
Dari 11 perusahaan yang dievaluasi, terdapat tiga perusahaan dengan empat bidang HGU yang direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya.
Perusahaan tersebut meliputi PT MIB yang menguasai HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian PT RKA dengan luas HGU 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Selanjutnya, PT SKM memiliki dua bidang HGU di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi pencabutan didasarkan pada sejumlah temuan, antara lain luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kebakaran yang terjadi berulang kali.
Selain itu, ditemukan pula pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan pemberian hak.
Pemerintah juga mengambil sikap terhadap PT BSLT yang memiliki eks HGU seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Hak atas tanah perusahaan tersebut diketahui telah berakhir pada 2020. ATR/BPN memutuskan tidak memberikan perpanjangan, pembaruan, maupun penataan kembali terhadap HGU tersebut.
Keputusan itu mempertimbangkan ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.
Sementara itu, tiga perusahaan lainnya tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh HGU maupun izin usaha perkebunan.
Ketiganya adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
Untuk menindaklanjuti keputusan tersebut, ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait kemungkinan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan.
Penertiban tidak selalu berujung pada pencabutan seluruh hak atas tanah. PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, misalnya, direkomendasikan mengalami pencabutan sebagian HGU.
Perusahaan tersebut memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare. Adapun pertimbangan pencabutan sebagian adalah luas lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Di sisi lain, pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap tiga perusahaan, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS.
PT STP memiliki dua bidang HGU dengan luas masing-masing 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare. PT API memiliki bidang HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare. Sementara PT JMS menguasai HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk memastikan apakah hak atas tanah perusahaan tersebut akan dicabut sebagian atau seluruhnya.
Nusron menegaskan, penertiban HGU harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Proses tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta sejumlah peraturan Menteri ATR/Kepala BPN mengenai penanganan kasus pertanahan dan pembatalan hak atas tanah pada lahan terbakar.
Tahapan pemeriksaan telah dilakukan mulai dari pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga penyusunan rekomendasi penyelesaian.
Menurut Nusron, hasil evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut telah disampaikan. Saat ini, pemerintah tinggal menyiapkan rancangan surat keputusan sebagai dasar tindak lanjut administratif.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ujarnya.
Rencana penertiban HGU tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang HGU yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman di Jakarta.
Sejumlah pejabat kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih turut menghadiri rapat tersebut. (red)
