Komisi III DPRD Kalteng Kunker Dinkes Kapuas
Kuala Kapuas, berita4terkini.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Prov Kalteng) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas dalam rangka Koordinasi dan Penghimpunan Data Informasi terkait Pelayanan Kesehatan, Peningkatan akses kualitas layanan, Percepatan Penurunan Stunting serta Implementasi Program SIKILAP (Strategi Menuju Kapuas Sehat melalui Integritasi Layanan Primer) bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Kamis (23/4/2026).
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi III, Drs. H. Sugiyarto, M.AP., dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kapuas, dr. Agus Waluyo, bersama Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, dr. Delianae, beserta jajaran tim kesehatan lainnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung serius namun hangat tersebut, dibahas berbagai isu pelayanan kesehatan di Kabupaten Kapuas, terutama lonjakan angka stunting dari 16,2 persen pada tahun 2023 menjadi 22,5 persen di tahun 2024.
“Tujuan dari kunjungan ini untuk memperoleh informasi dan koordinasi pengumpulan data serta informasi terkait pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kapuas. Sejauhmana kemudahan masyarakat dalam memperoleh aksesibilitas layanan Kesehatan yang berkualitas serta seberapa besar tingkat pencapaian sasaran peningkatan akses dan kualitas layanan,” ucapnya Ketua Komisi III H. Sugiyarto.
Anggota DPRD Provinsi Kalteng dari Dapil Kapuas, Ir. Nyelong Inga Simon, memberikan masukan bahwa penanganan stunting harus lebih menyentuh akar masalah, seperti pemenuhan gizi ibu hamil dan perbaikan sanitasi lingkungan.
Sementara itu, Anggota DPRD lainnya, Amonius Tuyum, S.A.B., menyoroti masyarakat dari daerah lain yang tidak tercover BPJS Kesehatan.
Menurutnya, masih banyak warga pendatang atau masyarakat dari luar Kapuas yang bekerja di daerah ini namun belum memiliki kepesertaan BPJS, sehingga kesulitan saat harus berobat.
Menanggapi hal tersebut, dr. Delianae selaku Kepala RSUD menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan pihak rumah sakit sudah menyediakan dana Jamkesda untuk mengcover masalah tersebut.
Dengan adanya Jamkesda, masyarakat yang belum terjamin BPJS tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD maupun fasilitas kesehatan lainnya.
Komisi III DPRD Provinsi Kalteng juga berkesempatan meninjau langsung kondisi RSUD. Beberapa catatan penting disampaikan, seperti bangunan ICU dan ruang operasi yang sudah tua, kekurangan dokter spesialis, serta belum memadainya rasio tempat tidur ICU. (NN)
