Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran saat menyampaikan laporan penanganan karhutla di Prov. Kalteng pada Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla di beberapa wilayah Indonesia Tahun 2025
Palangka Raya, berita4terkini.com – Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menghadiri Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla di beberapa wilayah Indonesia Tahun 2025 bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni didampingi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto secara virtual dari ruang kerja Gubernur Kalteng, Senin (28/07/2025).
Turut hadir mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Leonard S. Ampung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng Ahmad Toyib serta Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Agustan Saining.
Hadir pula secara virtual, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah, beserta jajaran dari BMKG Kalteng. Sementara itu, mendampingi Gubernur dari ruang kerja, hadir
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menyampaikan bahwa hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalteng masih dalam kondisi terkendali.
Pemprov Kalteng akan terus melaksanakan, bahkan meningkatkan upaya pengendalian Karhutla selama puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025, sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, didukung penuh oleh Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta seluruh elemen masyarakat, berkomitmen memperkuat mekanisme rutin pengendalian Karhutla melalui pembentukan Satgas Pengendali Karhutla Provinsi dan pengaktifan Posko serta Pos Lapangan,” tegas Gubernur Agustiar.
Gubernur juga menyampaikan bahwa jika dalam evaluasi mingguan dinilai diperlukan, maka Pemprov siap menetapkan status keadaan darurat bencana Karhutla dan menyampaikan permohonan dukungan operasi udara kepada BNPB.
Dalam laporannya, Gubernur menjelaskan bahwa Prov. Kalteng terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, mencakup 136 kecamatan, 138 kelurahan, dan 1.574 desa. Memasuki puncak musim kemarau pada Juli 2025, jumlah hotspot mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI), Kalteng mencatat 1.326 hotspot atau sekitar 2,09% dari total nasional yang mencapai 63.559 hotspot.
Meskipun terjadi peningkatan, Gubernur menegaskan bahwa upaya pengendalian Karhutla oleh Posko dan Pos Lapangan (Poslap) yang didukung berbagai pihak melalui patroli rutin dan sosialisasi intensif, sejauh ini berhasil mencegah penyebaran api secara meluas.
“Pola penanganan difokuskan pada pemadaman dalam satu hari terhadap setiap kejadian kebakaran,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalteng juga mengalami peningkatan, namun tetap dapat ditangani dengan cepat dan terpadu. Berdasarkan analisis citra oleh Kementerian LHK, luas lahan yang terbakar di Kalteng tercatat sebesar 146,21 hektare, atau sekitar 1,70% dari total luas Karhutla nasional yang mencapai 8.594,49 hektare.
Dari pantauan citra sebaran asap oleh BMKG pada Juli 2025, Prov. Kalteng tidak terdeteksi adanya sebaran asap. Hal ini menunjukkan efektivitas penanganan dini yang dilakukan secara kolaboratif oleh Satgas dan Poslap di lapangan.
Satgas Pengendali Karhutla dan Posko Krisis Karhutla dibentuk sesuai dengan amanat Pasal 14 Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla. Satgas memiliki fungsi utama dalam koordinasi perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh upaya pengendalian Karhutla di wilayah provinsi.
“Dengan keberadaan Satgas dan Posko yang aktif sepanjang tahun, maka upaya pengendalian dan penanggulangan Karhutla tetap berjalan maksimal, meskipun tanpa penetapan status siaga darurat,” ujar Agustiar.
Sejak 11 Juni hingga 8 Oktober 2025, Pemprov Kalteng mengaktifkan 77 Pos Lapangan yang tersebar di 52 kecamatan berisiko tinggi. Poslap ini bertugas melakukan patroli rutin, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pengecekan sarana pendukung seperti sumur bor dan embung air, pembasahan wilayah rawan, serta pemadaman dini jika terjadi Karhutla.
Sebanyak 697 personel diterjunkan, terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) atau relawan. Mereka terbagi dalam 17 regu Pos Komando dan 77 regu Pos Lapangan, yang seluruhnya dilengkapi sarana prasarana dan alat pelindung diri (APD) Karhutla.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga menyampaikan permohonan dukungan kepada pemerintah pusat berupa pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta bantuan helikopter water bombing dan helikopter patroli. Kebutuhan minimal yang diajukan adalah enam unit helikopter water bombing dan dua unit helikopter patroli.
Selain itu, Pemprov juga mengusulkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung operasi pemadaman darat oleh personel Korem 102/Panju Panjung, Polda Kalteng, dan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun.
Gubernur berharap DSP dapat segera dicairkan dan tidak bersifat reimburse. Dukungan tambahan yang juga diusulkan meliputi 87 set alat pemadam kebakaran portable, flexible tank (tandon air portable), dan kendaraan roda tiga, yang akan didistribusikan ke kecamatan dengan risiko tinggi Karhutla.
Sebagai informasi, pengendalian Karhutla di Prov. Kalteng telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Non-Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat. (Red)
