ATR/BPN Sebut Papua Selatan Makin Siap Jadi Lumbung Pangan Nasional
Jakarta, Berita4terkini.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan kesiapan tata ruang dan perizinan di Provinsi Papua Selatan terus diperkuat guna mendukung pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menyelesaikan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Selatan pada Oktober 2025.
Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar pengembangan kawasan.
“Dari target 19 RDTR di Papua Selatan, saat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Tiga di antaranya sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS),” kata Ossy dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut dia, keberadaan RDTR menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung masuknya investasi ke wilayah tersebut.
Tak hanya di sektor tata ruang, ATR/BPN juga mencatat kemajuan dalam penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Hingga kini, tiga KKPR telah diterbitkan untuk mendukung pengembangan kawasan pangan dan infrastruktur pendukung di Papua Selatan.
Izin tersebut akan digunakan untuk pengembangan tanaman pangan, pembangunan pelabuhan pendukung, serta pengembangan perkebunan sawit. Sementara tiga permohonan KKPR lainnya masih dalam tahap proses.
Ossy menegaskan pihaknya akan terus mendukung percepatan perizinan selama seluruh ketentuan yang dipersyaratkan telah dipenuhi pemohon.
“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN akan selalu mendukung permohonan KKPR yang diajukan sepanjang persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi,” ujarnya.
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, itu juga terungkap bahwa Papua Selatan telah memenuhi ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian mencapai 87,24 persen.
Pemerintah menilai capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Papua Selatan diproyeksikan menjadi salah satu kawasan strategis yang menopang produksi pangan, energi, dan bioindustri di masa mendatang.
ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pengembangan kawasan berjalan dengan dukungan tata ruang yang jelas, legalitas yang kuat, serta kepastian pemanfaatan ruang guna menjamin keberlanjutan investasi dan pembangunan di wilayah tersebut.
Rakortas itu turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fais Nurofiq, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Kabupaten Merauke. (red/foto:ist)
