ATR/BPN Kejar Sertifikasi 3 Juta Tanah MBR, Target Dipangkas Jadi 2027
Jakarta, Berita4terkini.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat program sertipikasi 3 juta bidang tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Target penyelesaian program tersebut yang sebelumnya ditetapkan pada 2028 kini didorong untuk rampung pada 2027.
Upaya percepatan itu dibahas dalam Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi lintas lembaga.
“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andi.
Ia menilai Kementerian ATR/BPN tidak dapat mengejar target 3 juta bidang tanah tersebut sendirian. Sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Komisi II DPR RI diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan teman-teman TA dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” katanya.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan dukungannya terhadap percepatan program sertipikasi tersebut. Mardani mengikuti sosialisasi secara daring.
Menurutnya, Komisi II DPR RI siap mendukung upaya percepatan, termasuk memastikan ketersediaan anggaran.
“Kami di Komisi II akan dukung 100 persen dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun, kami akan perjuangkan anggarannya tersedia, dan mudah-mudahan ini membahagiakan 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mardani.
Sosialisasi tersebut turut menghadirkan sejumlah pejabat dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP sebagai narasumber.
Dari Kementerian ATR/BPN, hadir Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Sigit Santosa.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang Aini Mulandari, Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian PKP Wijasena Hendra Kurniawan, serta Kepala Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PKP Tantra mengikuti kegiatan secara daring.
Kegiatan tersebut dimoderatori Kepala Bagian Penganggaran Biro Rencana Daviet Haryanto Setyohatmoko.
Sosialisasi diikuti Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia secara daring.
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan jajaran pertanahan di daerah untuk mempercepat pelaksanaan sertipikasi tanah bagi MBR.
Dengan percepatan target dari 2028 menjadi 2027, Kementerian ATR/BPN mendorong agar 3 juta bidang tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera memiliki kepastian hukum melalui sertipikasi. (red)
