“Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah dan masuk ke tahunan kita masing-masing juga telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya memastikan rencana pembangunan pusat dan daerah berjalan beriringan. Dalam upayanya untuk memberikan contoh konkret, Presiden menyebutkan tentang pembangunan infrastruktur yang tidak sinkron antara pembangunan bendungan dan irigasi.
“Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, tapi jalan mestinya di daerah jalan menuju ke pelabuhannya meskipun hanya pendek mungkin hanya 5 km, 4 km, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama,” ujarnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti tantangan global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sejumlah negara yang menghadapi ancaman resesi. Presiden menegaskan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal dan memperhatikan skala prioritas.
“Kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat, dan betul-betul memperhatikan skala prioritas,” tegasnya.
Selanjutnya, Kepala Negara pun menyoroti pentingnya memastikan bahwa program pembangunan memiliki orientasi hasil yang jelas dan manfaat ekonomi yang terlihat. Presiden menekankan bahwa program tersebut harus tepat sasaran dan strategis.
“Artinya APBD, APBN itu betul-betul manfaatnya kelihatan, karena tepat sasaran. Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting, diberikan ke puskesmas jadinya pagar puskesmas, ada, jangan bilang enggak ada, ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar,”
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.(*red/setpres)