Infrastruktur dan Ekonomi Jadi Aspirasi Paling Dominan
Palangka Raya, berita4terkini.com — Persoalan infrastruktur dan perekonomian kembali menjadi sorotan utama masyarakat Kalimantan Tengah dalam kegiatan reses DPRD Kalteng. Di berbagai daerah, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai masih mendesak dan membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, mengatakan kegiatan reses menjadi momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dari penyerapan aspirasi tersebut, sedikitnya terdapat lima sektor yang paling banyak disampaikan, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, serta seni, budaya, dan keagamaan.
Dari kelima sektor itu, infrastruktur dan perekonomian menjadi dua bidang yang paling dominan mendapat keluhan masyarakat.
“Kami sebagai wakil rakyat berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat. Ada beberapa sektor yang kembali menjadi perhatian utama kami,” ujar Junaidi, Senin (20/7/2026).
Menurut Junaidi, kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Jalan yang membutuhkan perbaikan serta keterbatasan fasilitas publik dinilai turut memengaruhi mobilitas masyarakat dan kelancaran berbagai aktivitas sehari-hari.
Persoalan infrastruktur tersebut, lanjutnya, juga memiliki kaitan erat dengan aktivitas ekonomi. Ketika akses transportasi dan distribusi belum berjalan optimal, pergerakan barang maupun kegiatan usaha masyarakat ikut terdampak.
Di sisi lain, kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih juga menjadi perhatian. Sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan. Bahkan, Junaidi menyebut terdapat sejumlah perusahaan di beberapa wilayah yang terpaksa menghentikan operasionalnya.
“Kita memahami anggaran yang tersedia terbatas, namun masyarakat berharap pemerintah provinsi tetap memaksimalkan potensi yang ada untuk perbaikan,” ungkapnya.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng itu menegaskan pembangunan daerah memang tidak dapat dilakukan secara instan. Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta skala prioritas. Namun, keterbatasan tersebut, menurutnya, tidak boleh menghilangkan fokus pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Karena itu, Junaidi berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat semakin responsif dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses.
Ia menekankan, hasil reses seharusnya tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Dengan begitu, pembangunan yang dijalankan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Keinginan masyarakat harus menjadi acuan agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tutupnya. (Red)
