Sekda Baru Didorong Lahirkan Terobosan untuk Perkuat Keuangan Daerah
Palangka Raya, berita4terkini.com – Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, diharapkan segera menghadirkan langkah-langkah strategis untuk menjawab tantangan keuangan daerah. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah provinsi dituntut tetap mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Harapan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono. Menurutnya, posisi Sekda memiliki peran strategis karena menjadi salah satu penggerak utama koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Peran Sekda sangat menentukan dalam mengoordinasikan seluruh OPD. Dibutuhkan kebijakan tepat untuk mengatasi masalah keuangan, baik melalui optimalisasi pendapatan maupun efisiensi belanja,” ujar Purdiono, Rabu (22/7/2026).
Ia menilai keterbatasan fiskal tidak semestinya menjadi alasan terhambatnya program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut perlu dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola anggaran secara lebih terukur dan efektif.
Salah satu langkah yang dinilai penting ialah mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, sekaligus mengevaluasi kembali program dan kegiatan yang tidak masuk dalam skala prioritas.
“Anggaran terbatas harus dimanfaatkan lebih efektif dan tepat sasaran. Ini penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah keterbatasan fiskal,” katanya.
Selain pembenahan dari sisi internal, Purdiono juga mendorong Pemprov Kalteng memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membuka peluang dukungan pendanaan sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kondisi keuangan ini harus jadi momentum pembenahan tata kelola anggaran. Dengan koordinasi baik dan kebijakan tepat, saya yakin kondisi fiskal daerah akan membaik,” tegasnya.
Ia menambahkan, upaya memperkuat keuangan daerah harus berjalan beriringan dengan disiplin pengelolaan anggaran. Efisiensi belanja, transparansi, dan akuntabilitas perlu diterapkan secara konsisten di seluruh OPD agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Langkah itu akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Purdiono memastikan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah siap mendukung kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan untuk memperkuat kondisi keuangan daerah. Namun, dukungan tersebut tetap harus dibarengi dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Kalteng diharapkan tidak hanya menjadi persoalan yang harus diatasi, tetapi juga menjadi titik awal untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat, efektif, dan berkelanjutan. (Red)
