Agie Soroti Ketimpangan Pembangunan di Rakumpit: “Jangan Biarkan Pinggiran Tertinggal”
Palangka Raya, berita4terkini.com – Pembangunan di Kota Palangka Raya dinilai belum sepenuhnya menyentuh wilayah pinggiran. Kondisi itu kembali disoroti Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Fraksi PAN, Agie, setelah menyelesaikan reses perseorangan selama delapan hari di daerah pemilihannya.
Dari sejumlah wilayah yang dikunjungi, Kecamatan Rakumpit menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian serius. Agie menemukan masih adanya persoalan mendasar yang membuat sebagian masyarakat harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan akses transportasi, pendidikan, layanan kesehatan hingga menggerakkan roda ekonomi.
“Masih terdapat sejumlah desa tertinggal di Kecamatan Rakumpit yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah,” kata Agie baru baru ini.
Selama masa reses, Agie menyambangi Kelurahan Kanarakan, Pager, Gaung Baru, Panjehang, Petuk Barunai, Bukit Sua, dan Mungku Baru. Dari pertemuan dengan masyarakat, persoalan infrastruktur dasar muncul sebagai aspirasi yang paling banyak disampaikan.
Jalan dan jembatan yang rusak menjadi keluhan utama. Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekadar soal sulitnya perjalanan, tetapi juga menyangkut akses terhadap berbagai kebutuhan dasar.
“Masyarakat masih kesulitan karena akses jalan dan jembatan rusak. Ini membuat mereka terisolasi dan menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,” ujarnya.
Agi menilai kondisi tersebut menjadi ironi karena Rakumpit masih berada dalam wilayah Kota Palangka Raya, ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, status sebagai bagian dari ibu kota provinsi semestinya berbanding lurus dengan pemerataan akses pembangunan.
“Tidak seharusnya di ibu kota provinsi masih ada desa yang tertinggal. Pemerintah perlu memastikan seluruh warga, termasuk di Rakumpit, mendapatkan akses pembangunan yang setara,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah mahalnya biaya transportasi dari Rakumpit menuju pusat Kota Palangka Raya. Agie menyebut warga harus mengeluarkan biaya sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu sekali jalan.
Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, mengurus administrasi, atau memiliki kepentingan mendesak di pusat kota, biaya tersebut tentu bukan angka kecil.
“Ini beban berat bagi masyarakat, terutama yang butuh pelayanan kesehatan atau mengurus keperluan penting lainnya,” ungkapnya.
Karena itu, Agie mendorong pemerintah tidak melihat pembangunan Rakumpit semata sebagai proyek infrastruktur, melainkan sebagai upaya membuka akses dan memperkecil kesenjangan antara kawasan pusat dan pinggiran.
Menurutnya, perbaikan jalan dan jembatan akan memberikan efek berantai. Mobilitas warga menjadi lebih mudah, biaya transportasi dapat ditekan, distribusi barang semakin lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat berpeluang tumbuh.
Aspirasi yang dihimpun selama reses tersebut, kata Agie, akan dibawa dan diperjuangkan melalui koordinasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah serta organisasi perangkat daerah terkait.
“Saya akan kawal hasil reses ini sampai ke Gubernur dan dinas teknis. Kita ingin masyarakat Rakumpit bisa merasakan manfaat pembangunan sebagaimana warga di pusat kota,” katanya.
Agie menegaskan, pembangunan Palangka Raya tidak boleh berhenti di kawasan perkotaan. Kemajuan, menurutnya, baru benar-benar berarti ketika masyarakat di wilayah terluar juga merasakan manfaat yang sama.
“Sudah saatnya Palangka Raya tumbuh secara menyeluruh. Tidak boleh ada lagi wilayah yang tertinggal, karena membangun dari pinggiran adalah kunci keadilan pembangunan,” pungkasnya. (Red)
