Pertahankan WTP Lebih Sulit, DPRD Kalteng Dorong Pengawasan Anggaran Diperketat
Palangka Raya, berita4terkini.com – Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah garis akhir. Justru setelah predikat itu diperoleh, tantangan berikutnya adalah mempertahankannya dengan memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap tertib, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terlena dengan capaian WTP yang telah diraih Pemerintah Provinsi Kalteng.
Menurutnya, mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen yang lebih kuat dan kolaborasi lintas lembaga. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah daerah, tetapi juga DPRD melalui fungsi pengawasan serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.
“Diperlukan kolaborasi yang solid antara eksekutif, legislatif, dan seluruh satuan kerja perangkat daerah agar kualitas pengelolaan keuangan tetap terjaga,” ujar Pipit, Selasa (30/6/2026).
Ia menilai, opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, capaian tersebut tidak semestinya berhenti sebagai sebuah prestasi administratif.
Sebaliknya, WTP harus menjadi pemicu untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola anggaran dan memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Pipit menegaskan Komisi I DPRD Kalteng akan memperkuat fungsi pengawasan melalui evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran di lingkungan Pemprov Kalteng.
“Pengawasan ini penting agar setiap potensi kekurangan segera diperbaiki, sehingga tidak berkembang menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK,” tegasnya.
Selain pengawasan, Pipit juga mendorong seluruh OPD membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi. Menurutnya, kualitas tata kelola pemerintahan tidak hanya diukur dari keberhasilan memperoleh opini WTP, tetapi juga dari seberapa baik anggaran diterjemahkan menjadi program yang dirasakan masyarakat.
Ia berharap keberhasilan mempertahankan WTP nantinya berjalan beriringan dengan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, predikat tersebut tidak sekadar menjadi catatan positif dalam laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Tengah.
“Mari kita jaga bersama kepercayaan ini. Pastikan anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalteng,” pungkasnya. (MA)
