Unsur Pimpinan DPRD Kalteng Hadiri Launching Kartu Huma Betang Sejahtera

Palangka Raya, berita4terkini.com – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong beserta Wakil Ketua II Muhammad Ansyari dan Wakil Ketua III Junaidi menghadiri acara Launching Kartu Huma Betang Sejahtera yang digelar di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis (20/2/2026).

Hadir secara langsung Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung.

Hadir pula Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Wakil Ketua TP PKK Kalteng Nunu Andriani Edy Pratowo, jajaran Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalteng, perwakilan perguruan tinggi di Palangka Raya, serta Relawan Huma Betang.

Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera bukan sekadar seremoni, melainkan wujud komitmen nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

“Peluncuran kartu ini bukan sekadar acara seremoni, tetapi bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Tengah terpenuhi. Melalui kartu ini, kami ingin memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalteng, terutama masyarakat kecil dan di pedalaman, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa berobat, bisa terpenuhi pangannya, dan bisa berdaya ekonominya,” tegas Gubernur.

Gubernur juga menyoroti kondisi fiskal daerah tahun 2026 yang mengalami penurunan signifikan. APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, turun dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp10,3 triliun.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen memprioritaskan program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Di tengah efisiensi anggaran, kami tetap berkomitmen memprioritaskan program-program pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat. Kartu Huma Betang Sejahtera ini menjadi pilar utama mewujudkan visi dan misi saya bersama Bapak Wakil Gubernur Edy Pratowo,” tuturnya.

Gubernur menambahkan bahwa implementasi KHBS akan terus dievaluasi dan disempurnakan. Pemerintah Provinsi membuka ruang pengaduan, memperkuat koordinasi hingga tingkat desa dan kelurahan, serta melakukan pemutakhiran data secara berkala.

Melalui sistem digital yang terintegrasi, setiap transaksi pengambilan bantuan akan tercatat secara elektronik, sehingga dapat mendeteksi serta mencegah penerima bantuan ganda.

“Penggunaan Kartu Huma Betang Sejahtera ini memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran dan tepat aturan,” pungkasnya. (MA)