ATR/BPN Siapkan Puluhan Ribu Hektare Lahan, Dorong Hunian Vertikal dan Kota Penyangga
Jakarta, Berita4terkini.com – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya mendukung Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian vertikal serta pengembangan kota satelit di berbagai daerah.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan pihaknya telah memetakan sejumlah kawasan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyediaan hunian, terutama di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
“Kami sudah menyiapkan lahan di sejumlah daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Tahap berikutnya, kami juga menyiapkan pengembangan kota baru sebagai solusi mengurangi kepadatan di kota-kota besar,” ujar Nusron saat rapat koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, lahan yang telah teridentifikasi tersebar di berbagai wilayah mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Total luas lahan yang masuk pendataan awal mencapai sekitar 129.764 hektare.
Namun dari jumlah tersebut, sekitar 37.709 hektare dinilai paling siap dan potensial untuk segera dikembangkan.
Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal guna menjawab kebutuhan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, konsep kota satelit disiapkan sebagai kawasan penyangga dengan skala lahan lebih luas.
“Untuk kota satelit, kebutuhan lahan berkisar 30 sampai 120 hektare per lokasi. Sedangkan kawasan pengembangan tertentu dapat mencapai lebih dari 100 hektare,” jelasnya.
Di kesempatan sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilai kesiapan lahan menjadi faktor utama keberhasilan program pembangunan 3 juta rumah yang tengah didorong pemerintah.
“Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah tersedia agar program ini bisa berjalan cepat,” tegasnya.
Sinergi antar kementerian tersebut diharapkan mempercepat penyediaan hunian layak, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman baru di berbagai wilayah Indonesia. (red/foto:ist)
