Wamen ATR/BPN Dorong Kalteng Percepat Penyelesaian Konflik Lahan Melalui GTRA
Palangka Raya, Berita4terkini.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih aktif menyelesaikan persoalan pertanahan dengan mengoptimalkan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Permintaan itu disampaikan Ossy saat Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026). Menurutnya, kepala daerah memiliki kewenangan strategis dalam mengurai konflik lahan maupun mendorong redistribusi tanah bagi masyarakat.
“Kewenangan kepala daerah sangat besar. Jika ada konflik pertanahan, aktifkan GTRA agar persoalan bisa dicari jalan keluarnya bersama,” tegas Ossy.
Ia menjelaskan, gubernur berperan sebagai Ketua GTRA tingkat provinsi, sementara bupati dan wali kota memimpin GTRA di daerah masing-masing. Posisi tersebut dinilai penting dalam menentukan subjek penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sekaligus menyusun langkah percepatan legalisasi aset masyarakat.
Ossy mencontohkan persoalan warga yang telah lama bermukim di kawasan hutan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera memetakan dan mengusulkan perubahan status lahan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tempat tinggalnya.
“Kalau masyarakat sudah lama tinggal di sana, kesejahteraan mereka harus dipikirkan. Kawasan itu bisa diusulkan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), lalu masyarakat mendapat sertipikat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti luas kawasan hutan di Kalimantan Tengah yang mencapai 75,96 persen dari total wilayah. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pendataan rinci agar program reforma agraria berjalan tepat sasaran.
“Fungsi GTRA harus optimal. Perlu dipetakan secara detail mana kawasan hutan dan mana wilayah yang perlu direkomendasikan untuk reforma agraria,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, jajaran Forkopimda, serta kepala daerah se-Kalimantan Tengah. Hadir pula jajaran Kanwil BPN Kalteng dan para Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota.
