Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid saat diwawancarai wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). (ist)
Jakarta, Berita4terkini.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa tidak ada satu pun kasus baru sengketa tanah yang muncul selama tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menurutnya, hal ini menjadi bukti peningkatan sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang kini lebih akurat dan akuntabel.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini yang digugat atau bermasalah,” ujar Nusron di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menteri Nusron menambahkan, kasus sengketa tanah yang masih ditangani saat ini merupakan residu persoalan lama. “Semua masalah pertanahan dan tata ruang yang ada sekarang merupakan warisan dari lima, sepuluh, bahkan lima belas tahun lalu,” jelasnya.
Untuk mencegah sengketa baru, Kementerian ATR/BPN kini fokus memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan di internal lembaga. Langkah tersebut dilakukan melalui digitalisasi dan integrasi data pertanahan yang transparan guna menutup celah praktik mafia tanah.
“Melawan mafia tanah paling efektif itu dengan membentengi diri. Sistem kita harus akurat dan akuntabel agar tidak bisa dibobol atau diakali,” tegas Nusron.
Sebagai informasi, sepanjang tahun 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelamatkan aset negara senilai Rp9,67 triliun dari berbagai upaya penyelewengan. Selain itu, sekitar 13 ribu hektare lahan berhasil diamankan dari potensi tindak pidana pertanahan.
Kehadiran Menteri Nusron di Istana Negara kali ini dalam rangka Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden RI. Turut hadir, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. (red)
