Muara Teweh, berita4terkini.com – Penjabat (PJ) Bupati Barito Utara Indra gunawan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Muhlis serta jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dirangkaikan dengan Zoom Meeting Arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perkembangan Situasi Terkini Tahun 2025 di ruang rapat Setda lantai satu, Selasa (2/9/2025).
Rapat yang berlangsung secara hybrid ini dipimpin langsung oleh Kementerian Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang juga diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi nasional dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta tentang Perkembangan Situasi Terkini Tahun 2025.
Dalam Rakor Pengendalian Inflasi, Menteri Dalam Negeri RI menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Upaya sinergi lintas sektor, penguatan data pasar, serta keterlibatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) disebut menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat.
Mendagri menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara year on year pada Agustus 2025 sebesar 2,31 % (y-on-y). Sementara itu, inflasi pada Agustus 2025 dibanding Juli 2025 mengalami deflasi sebesar 0,08 persen (m-to-m).
Deflasi terutama disumbang oleh komoditas hortikultura (tomat, cabai rawit), bawang putih, telur ayam, serta tarif angkutan udara dan bensin; sementara biaya pendidikan menjadi penahan deflasi.
Secara spasial, Deli Serdang mencatat inflasi y-on-y tertinggi, sedangkan Papua Barat mengalami deflasi y-on-y. Ketersediaan beras relatif terjaga dengan stok CBP Bulog per 24 Agustus 2025 sebesar ±3,91 juta ton yang siap untuk distribusi stabilisasi harga.
Menko Bidang Pangan, Dr. Zulkifli Hasan, memaparkan beberapa poin penting, antara lain, neraca produksi dan konsumsi beras tahun 2024–2025, pengadaan, penyaluran, serta stok akhir CBP periode 2008–Juni 2025; dan struktur biaya (cost structure) beras.
Ia menyampaikan arahan Presiden terkait HET beras, penyaluran bantuan pangan dan SPHP per 31 Agustus 2025, serta Keppres Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Tim Koordinasi Pencapaian Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional beserta susunan tim koordinasinya.
Selain itu, Menko turut menyinggung tindak lanjut kelembagaan KDMP, pelaksanaan musdesus, penguatan kelembagaan, program waste to energy, serta alur pengusulan dan penetapan lokasi PSEL.
Dalam arahannya, Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen penuh dalam mendukung upaya pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.
“Melalui Rakor Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan secara virtual hari ini, kami memperoleh arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai langkah-langkah strategis yang harus dilakukan, sekaligus penjelasan tentang perkembangan situasi sosial, politik, dan keamanan terkini di tanah air,” terangnya.
“Kami di daerah akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, serta memastikan distribusi berjalan lancar,” timpalnya.
Ditambahkannya, dalam waktu dekat Pemkab Barut juga akan melaksanakan rapat forkopimda, duduk bersama dengan para tokoh dan unsur masyarakat serta melaksanakan do’a kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat dan pemerintah. (Ra)
