Menteri P2MI Mukhtarudin (Dua dari kiri) saat diwawancarai usai kunjungan kerja ke Poltekkes Kemenkes Palangka Raya didampingi Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo dan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin.
Palangka Raya, Berita4terkini.com – Upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja luar negeri bagi generasi muda terus diperkuat. Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor kesehatan, menjadi fokus utama dalam memasuki pasar kerja global yang kian terbuka.
Pernyataan tersebut disampaikan Mukhtarudin dalam kunjungan resminya ke Poltekkes Kemenkes Palangka Raya. Dalam kesempatan itu, dilakukan pembaruan nota kesepahaman (MoU) sebagai pijakan kerja sama strategis antara Kementerian P2MI dan Poltekkes Palangka Raya dalam pengembangan kompetensi calon tenaga kerja.
“MoU ini menjadi langkah tindak lanjut untuk memperkuat hubungan P2MI dengan Poltekkes Palangka Raya. Ke depan, kerja sama ini akan berorientasi pada penyiapan tenaga kerja kompeten yang siap bersaing di pasar internasional,” ujar Mukhtarudin.
Ia menyampaikan bahwa program Quick Win dari Presiden Prabowo Subianto menargetkan pengiriman 500 ribu pekerja migran terampil ke luar negeri, dengan porsi besar berasal dari lulusan vokasi seperti Poltekkes. Tenaga kesehatan seperti perawat dan caregiver disebut menjadi formasi terbesar yang dibutuhkan berbagai negara.
Menurut Mukhtarudin, peluang kerja tidak hanya terdapat di bidang kesehatan. Sektor manufaktur, termasuk welder hingga pengemudi truk tambang, memiliki permintaan tinggi. Namun dari total 351.407 posisi yang tercatat di SISKOP2MI, baru sekitar 20 persen yang diisi.
“Ini menunjukkan masih perlunya akselerasi penyiapan SDM. Kami ingin pekerja migran Indonesia naik kelas, bukan sekadar penempatan domestik worker, melainkan tenaga profesional yang berdaya saing,” tegasnya.
Fenomena menurunnya komposisi penduduk produktif di berbagai negara maju juga memberi ruang besar bagi tenaga kerja asal Indonesia. Minat mahasiswa Poltekkes pun disebut terus meningkat, terlebih dengan tawaran gaji kompetitif di luar negeri yang bisa mencapai Rp50–60 juta per bulan.
Mukhtarudin menekankan bahwa seluruh penempatan harus dilakukan melalui jalur legal demi menjamin perlindungan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 yang memberi peran besar kepada pemerintah daerah dalam pengawasan dan edukasi migrasi aman.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah saat ini masih berada di bawah koordinasi Balai P2MI Kalimantan Selatan, namun proses pembentukan kantor layanan di Kalteng sedang dirintis. Sementara itu, pelayanan resmi dapat diakses melalui Mall Pelayanan Publik Palangka Raya serta sistem E-PMI.
“Negara menjamin perlindungan bagi setiap pekerja migran di luar negeri. Jika terjadi persoalan, baik kecelakaan, penganiayaan, ataupun kasus lainnya, pemerintah melalui KBRI dan P2MI akan hadir hingga tuntas,” tutupnya.
Kunjungan ini sekaligus memperkuat komitmen Poltekkes Palangka Raya sebagai institusi pendidikan kesehatan yang tidak hanya menyiapkan lulusan untuk pasar nasional, tetapi juga pemain global yang berkompetensi tinggi. (mr)
