Kuala Kapuas, berita4terkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kabupaten Kapuas, Vitrianson beserta jajaran mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui media zoom meeting dari Ruang Rapat Bupati Kapuas, Senin (11/08/2025).
Rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian ini diikuti secara serentak oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota se- Indonesia dan dipusatkan di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta.
Pada rakor kali ini tidak hanya membahas terkait inflasi saja, tapi juga dirangkaikan dengan Pembahasan Percepatan Pembangunan Ekonomi.
Selain itu dibahas bersama terkait Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah, Sosialisasi SEB Tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pada Pemda dan fasilitasi Sertifikasi Halal 2025.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi kebocoran data yang dapat mengganggu kepercayaan publik serta melemahkan stabilitas kebijakan, termasuk program pengendalian inflasi. Ia menegaskan bahwa keamanan data menjadi bagian yang sangat krusial dalam ekosistem pemerintahan.
“Kebocoran data bukan hanya menyangkut privasi, tapi juga bisa berdampak pada sistem logistik, distribusi, dan kebijakan harga. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan sistem data yang aman dan terintegrasi,” tegas Tito.
Selain isu keamanan data, Mendagri juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem produk halal sebagai salah satu sektor strategis yang kini menjadi komoditas persaingan global. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem produksi, distribusi, dan sertifikasi produk halal guna meningkatkan daya saing serta menopang stabilitas harga di pasar domestik maupun internasional.
“Produk halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga merupakan peluang ekonomi besar yang bisa menjadi penopang pengendalian inflasi jika dikelola dengan baik. Ini harus menjadi bagian dari strategi daerah,” tambahnya.
Selanjutnya terkait program 3 juta rumah, Tito mengatakan bahwa rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam hasil rekap tahun 2025 dalam persetujuan pembangunan gedung total sebanyak 342.441 unit.
Menanggapi arahan tersebut, Asisten II Setda Kabupaten Kapuas, Vitrianson, menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk menindaklanjuti poin-poin penting yang disampaikan dalam rakor tersebut.
“Kami di Kabupaten Kapuas siap menyesuaikan dan memperkuat sistem pengelolaan data serta mendorong potensi produk halal daerah sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kami untuk berinovasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujar Vitrianson.
Rakor ini menjadi forum penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah konkret, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam pengendalian inflasi serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. (NN)
