Muara Teweh.– Bertempat di Aula BappedaLitbang Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pra-Musrenbang dan Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Rabu (22/1/2025).
Pj Sekretaris Daerah Drs. Jufriansyah, melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Eveready Noor membuka secara resmi acara yang juga dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan H Gazali dan kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Barito Utara serta Camat se Barito Utara.
Dalam sambutan Pj Sekda yang disampaikan Eveready Noor menekankan pentingnya forum Pra-Musrenbang sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah.
“Melalui forum ini, kita memastikan seluruh usulan prioritas pembangunan yang diajukan dari tingkat desa, kecamatan, hingga perangkat daerah dapat terintegrasi dengan baik sesuai prioritas pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2026,” ucap Eveready.
Rapat ini juga membahas tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Musrenbang Kelurahan dan Desa, Musrenbang Kecamatan, Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Konsultasi Publik RANWAL RKPD, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Kabupaten, Penyusunan RANKHIR dan Penetapan RKPD 2026.
“Adapun tema pembangunan tahun 2026 adalah “Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Iklim Investasi yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Prima, SDM Berkualitas, Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, dan Kelestarian Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan,” imbuhnya.
Dikatakannya, prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan meliputi Peningkatan infrastruktur wilayah. Pengembangan SDM berkualitas dan berdaya saing, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan, mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, tata kelola pemerintahan berbasis digital dan juga penguatan kapasitas daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan memerlukan pendekatan partisipatif, dengan memperhatikan skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah, serta indikator kinerja utama yang terukur.
“Dengan pendekatan yang tepat, proses pengajuan dan pembahasan usulan kegiatan masyarakat diharapkan dapat terarah, fokus, dan sesuai dengan target-target pembangunan daerah,” ungkapnya.
Diharapkannya, hasil rapat ini mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, mencerminkan aspirasi masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2026. (Red)
