Keikutsertaan Pemkab Barut pada Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri Mendapat Apresiasi Dewan
Muara Teweh, berita4terkini.com – Langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkai dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB.
Menurut Patih Herman AB, keikutsertaan Pemkab Barut secara virtual dari Aula C Setda Barito Utara, Senin (11/5/2026), tersebut sangat penting sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat nilai integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan maupun dunia pendidikan.
“Kami dari DPRD Barito Utara sangat mendukung langkah pemerintah daerah mengikuti rakor ini, karena pengendalian inflasi menjadi salah satu hal penting yang langsung dirasakan masyarakat, terutama terkait harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat,” kata Patih Herman AB, Senin (11/5/2026).
Legislator Partai Demokrat Kabupaten Barito Utara yang akrab disapa Athink tersebut menilai, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD serta seluruh stakeholder sangat diperlukan agar kondisi inflasi daerah tetap terkendali dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan pokok.
“Koordinasi antar instansi harus terus diperkuat, baik dalam menjaga distribusi barang, kestabilan harga pasar maupun ketahanan pangan daerah. DPRD tentu siap mendukung program-program pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Patih Herman AB juga mengapresiasi launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan bersamaan dengan rakor tersebut. Menurutnya, pendidikan antikorupsi sangat penting ditanamkan sejak dini guna membentuk karakter generasi muda yang berintegritas.
“Pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian penting dalam membangun mental dan karakter generasi penerus bangsa. Dengan adanya buku panduan dan bahan ajar ini diharapkan mampu memperkuat budaya jujur dan transparan di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan,” ungkapnya. (Ra)
