ATR/BPN Perkuat Kompetensi ASN untuk Jawab Tantangan Pelayanan Publik
Jakarta, Berita4terkini.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mematangkan strategi pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah menjawab meningkatnya kompleksitas tugas dan tuntutan pelayanan publik. Penguatan kompetensi aparatur dinilai menjadi kunci agar pelayanan pertanahan berjalan optimal dan profesional.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa keberagaman latar belakang pendidikan, jabatan, serta tugas pegawai perlu dikelola secara sistematis agar tidak menimbulkan ketimpangan kompetensi di lingkungan kerja.
“Pengembangan dan pembinaan SDM menjadi kebutuhan mendesak untuk memitigasi risiko perbedaan kemampuan dan pengetahuan. Tugas kita bertambah, sementara ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan juga semakin tinggi,” ujar Dalu Agung Darmawan saat Rapat Pembahasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi, Senin (12/1/2026), di Jakarta.
Data Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) mencatat jumlah aparatur di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini mencapai sekitar 34.000 pegawai, terdiri dari PNS dan PPPK. Kondisi tersebut mendorong perlunya pembangunan kelembagaan yang terencana dan berbasis potensi individu pegawai.
Menurut Sekjen ATR/BPN, pemetaan SDM harus dilakukan secara detail, termasuk pada level operasional di kantor pertanahan. Mulai dari petugas loket pelayanan hingga pegawai dengan tugas teknis ketatausahaan perlu dianalisis karakteristik dan kompetensinya agar penempatan serta pengembangannya tepat sasaran.
“Setiap peran memiliki kebutuhan kompetensi yang berbeda. Ini yang harus kita petakan bersama agar pembinaan SDM benar-benar efektif,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, mengungkapkan bahwa berbagai persoalan organisasi kerap berakar dari aspek SDM. Untuk itu, BPSDM telah membentuk assessment center sebagai instrumen pemetaan profil pegawai sekaligus dasar penyusunan program pelatihan.
“Assessment ini membantu kami melihat kebutuhan pengembangan, baik kompetensi manajerial maupun teknis. Dengan begitu, pelatihan yang diberikan lebih tepat dan berdampak,” jelas Agustyarsyah.
Ia juga menyampaikan bahwa pada Mei 2026, BPSDM akan meluncurkan proyek kantor model di tiga kantor pertanahan sebagai percontohan. Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi ratusan kantor pertanahan lainnya di seluruh Indonesia.
“Kami berharap kantor model ini dapat menjadi standar praktik terbaik pelayanan pertanahan, berbasis pemetaan SDM dan kebutuhan pelatihan yang telah disusun,” pungkasnya. (red?foto:ist)
