Suara Pemuda Pancasila untuk Peladang Dayak: Adat dan Kearifan Lokal Harus Dijaga

Suara Pemuda Pancasila untuk Peladang Dayak: Adat dan Kearifan Lokal Harus Dijaga
Foto: Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, saat menyampaikan aspirasi terkait perlindungan tradisi berladang. masyarakat adat Dayak dalam aksi damai di Bundaran Telawang, Palangka Raya. (ist)

Palangka Raya, Berita4terkini.com – Tradisi berladang memiliki makna mendalam bagi masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Selain menjadi sumber penghidupan, kegiatan tersebut juga merupakan warisan leluhur yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Atas dasar itu, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya meminta agar perlindungan terhadap tradisi berladang masyarakat adat Dayak tetap menjadi perhatian pemerintah.

Organisasi tersebut juga menyatakan penolakan terhadap upaya pengujian materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai berpotensi berdampak terhadap keberlangsungan tradisi berladang.

Sikap itu disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, saat mengikuti aksi damai bersama Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalimantan Tengah dan Forum Kebangsaan di Bundaran Telawang, Kamis (19/11/2026).

Bush mengatakan, keikutsertaan Pemuda Pancasila dalam aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keberadaan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat Dayak.

Menurut dia, tradisi berladang tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan masyarakat Dayak. Karena itu, aturan yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas peladang tradisional, termasuk peraturan daerah (perda), perlu dijaga.

“Ini merupakan aksi solidaritas seluruh organisasi masyarakat, khususnya TBBR, Pemuda Pancasila, dan Forum Kebangsaan Kalimantan Tengah. Kami ingin menyampaikan bahwa adat, adab, dan aturan di suatu wilayah harus dihormati. Peraturan daerah mengenai peladang juga jangan diutak-atik,” ujar Bush.

Ia menuturkan, sebagian besar masyarakat Dayak memiliki hubungan erat dengan kehidupan berladang. Pengetahuan mengenai cara mengelola lahan telah diwariskan oleh para leluhur dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat.

Baca Juga :  Komisi II DPR dan ATR/BPN Kaji RUU Administrasi Pertanahan untuk Atasi Tumpang Tindih Lahan

Bush juga menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki kearifan lokal dalam menjalankan tradisi tersebut. Oleh sebab itu, aktivitas berladang seharusnya dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan nilai budaya dan pengetahuan yang telah berkembang secara turun-temurun.

“Kami sebagai putra-putri Dayak besar melalui peladang. Mulai dari kakek, nenek, hingga orang tua kami, semuanya berasal dari keluarga peladang. Mereka tahu betul silsilah dan cara berladang yang benar,” katanya.

Menurut Bush, para peladang memiliki peran penting dalam perjalanan pembangunan Kalimantan Tengah. Tradisi tersebut bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga menyimpan identitas dan nilai kehidupan masyarakat Dayak.

Karena itu, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga pemerintah kabupaten dan kota, untuk bersama-sama memperjuangkan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.

Bush secara khusus meminta Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, serta para bupati se-Kalimantan Tengah ikut mengawal persoalan tersebut.

Dia berharap proses pengujian materi di MK tetap mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal yang telah hidup jauh sebelum berbagai regulasi diterbitkan.

Bagi masyarakat Dayak, menjaga tradisi berladang berarti menjaga warisan leluhur sekaligus memastikan generasi mendatang tetap mengenal akar budaya mereka. (Mr)