Jaga Lahan Pertanian dari Alih Fungsi, Penetapan LP2B Nasional Lampaui Target
Meski target nasional telah terlampaui, pemerintah masih menghadapi pekerjaan lanjutan untuk memastikan lahan pertanian yang sudah ditetapkan benar-benar terlindungi. Salah satunya dengan mengintegrasikan LP2B ke dalam dokumen tata ruang daerah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait perkembangan penetapan LP2B dalam Lahan Baku Sawah (LBS) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).
“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98 persen,” ujar Nusron.
Ia mengatakan, realisasi tersebut telah melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen. Dengan capaian itu, pemerintah memiliki landasan lebih kuat untuk menjaga keberadaan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan.
Pencapaian tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah daerah. Hingga saat ini, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B.
Sementara itu, 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang. Sebanyak 47 kabupaten/kota sedang memproses berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal, dua kabupaten/kota dengan tiga direktorat jenderal, serta 11 kabupaten/kota masih menyelesaikan berita acara kesepakatan di daerah.
Di balik capaian nasional yang telah melampaui target, masih terdapat tiga provinsi dengan persentase penetapan LP2B di bawah 87 persen.
Ketiga provinsi tersebut adalah Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
Nusron menjelaskan, kondisi masing-masing wilayah memiliki tantangan tersendiri. Di Riau, penggunaan lahan lebih banyak didominasi perkebunan. Adapun di Banten, tingginya capaian Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang hampir menyentuh 95 persen belum cukup mendongkrak persentase secara keseluruhan di tingkat provinsi.
“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang. Tiga provinsi ini memang sudah tidak bisa di-upgrade,” jelasnya.
Selain mengejar target penetapan, Kementerian ATR/BPN mendorong pemerintah daerah memastikan LP2B masuk dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Upaya tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam Pasal 81, pemerintah daerah dimungkinkan melakukan revisi RTRW secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan.
Ketentuan ini dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi penetapan LP2B sehingga perlindungan lahan pertanian memiliki kepastian dalam perencanaan tata ruang.
Nusron menegaskan, pemerintah daerah perlu segera memasukkan lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B ke dalam revisi RTRW. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah perubahan peruntukan lahan pertanian pada masa mendatang.
“Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tegas Nusron.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menerima laporan capaian penetapan LP2B nasional sebesar 87,98 persen dalam rapat tersebut.
Zulkifli juga menyepakati pentingnya sinkronisasi data LP2B dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Kedua data tersebut akan disatukan dalam satu peta agar menjadi acuan bersama bagi pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan lahan pertanian.
“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” kata Zulkifli.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kegiatan tersebut, Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono. (red)
