Bukan Sekadar Rumah Layak, 15 Keluarga di Bogor Kini Punya Kepastian atas Tanahnya

Bogor, Berita4terkini.com – Memperbaiki rumah menjadi lebih layak tentu menjadi harapan banyak keluarga. Namun, memiliki kepastian hukum atas tanah tempat rumah itu berdiri juga tak kalah penting.

Hal inilah yang dirasakan 15 warga penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat. Selain mendapatkan bantuan perbaikan rumah, mereka juga menerima sertifikat tanah secara gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sebanyak 15 sertifikat tersebut diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah, Bogor, Sabtu (7/11/2026).

Bagi masyarakat, sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administrasi. Dokumen tersebut menjadi bukti kepemilikan sekaligus memberikan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.

Setelah penyerahan sertifikat, Andi Tenri Abeng menyempatkan diri berbincang dengan para penerima dan warga sekitar. Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan masyarakat yang masih memiliki sertifikat tanah analog agar segera beralih ke sertifikat elektronik.

“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi.

Andi memahami bahwa kesibukan pekerjaan sering kali membuat masyarakat kesulitan mengurus administrasi pertanahan pada hari kerja.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Bogor menyediakan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengakses pelayanan pertanahan setiap Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat.

“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan program perbaikan rumah bagi masyarakat.

Menurut Maruarar, pemerintah perlu hadir langsung untuk melihat kondisi dan memahami kebutuhan warga. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menilai, bantuan perbaikan rumah dan legalitas tanah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Rumah yang semakin layak akan memberikan kenyamanan bagi keluarga, sedangkan sertifikat tanah memberikan perlindungan hukum atas kepemilikannya.

“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” kata Maruarar.

Penyerahan 15 sertifikat tanah tersebut merupakan hasil kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS 2026.

Dalam program ini, Kementerian PKP memberikan bantuan perbaikan rumah, sementara Kementerian ATR/BPN memfasilitasi proses sertifikasi tanah secara gratis bagi masyarakat penerima bantuan.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak sekaligus memberikan kepastian hukum atas tanahnya.

Kegiatan penyerahan sertifikat turut dihadiri Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Akhyar Tarfi, serta jajaran terkait. (red)