Menteri Nusron Dorong Pelayanan Pertanahan Berbasis Kepastian Waktu
Bogor, Berita4terkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kepastian serta keterbukaan informasi waktu penyelesaian menjadi elemen utama dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjawab harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat, jelas, dan akuntabel.
Penegasan itu disampaikan Menteri Nusron saat memimpin rapat Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/2025). Dalam arahannya, ia menekankan bahwa kepuasan pemohon hanya dapat terwujud apabila masyarakat mengetahui secara pasti tahapan dan batas waktu penyelesaian berkas.
“Pelayanan itu kuncinya ada pada kepastian. Masyarakat ingin tahu kapan selesai, berkasnya sekarang ada di mana, dan sedang ditangani oleh siapa. Kalau itu transparan, kepercayaan publik akan tumbuh,” ujar Nusron.
Didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap lini pelayanan. Menurutnya, SOP bukan sekadar aturan kerja, tetapi menjadi instrumen pengamanan sekaligus upaya menjaga kepuasan masyarakat.
Ia menilai, pelayanan pertanahan harus dijalankan secara patuh aturan (compliance) dan penuh kehati-hatian (prudent), namun tetap mengedepankan kecepatan agar tidak menghambat kepentingan pemohon.
Rapat tersebut diikuti oleh para Kepala Kantor Pertanahan dari wilayah Bogor, Depok, Cianjur, Sukabumi, hingga Kota Sukabumi. Masing-masing satuan kerja diminta memaparkan kendala yang dihadapi, termasuk kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung percepatan layanan.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan bahwa Jawa Barat sebagai wilayah penyangga ibu kota memerlukan penguatan kapasitas aparatur pertanahan. Ia menilai, petugas yang bertugas di wilayah strategis seperti Jabodetabek dan Banten harus memiliki integritas, keberanian, serta jiwa kepemimpinan yang seimbang dengan sikap kehati-hatian.
“SDM di wilayah penyangga ibu kota harus kuat. Berani mengambil keputusan, tapi tetap prudent. Kalau berani tanpa kehati-hatian, itu justru berisiko,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. (red/foto:ist)
