Palangka Raya, berita4terkini.com – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalteng Riska Agustin menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se-Kalimantan Tengah Tahun 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Senin pagi (14/4/2025) di Aula BAPPERIDA Kalteng, Jalan Diponegoro, Kota Palangka Raya.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Tengah.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Chaerul Dwi Sapta (hadir secara virtual), Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng. Hadir pula seluruh Wakil Bupati dari 13 kabupaten se-Kalimantan Tengah, para Kepala Bappedalitbang, serta para pengurus TP-PKK Kabupaten.
Dalam sambutannya, Wagub mengatakan stunting masih menjadi persoalan serius sekaligus ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa di Indonesia, tidak terkecuali Kalteng.
”Stunting pun menjadi salah satu prioritas Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan menyelaraskan program pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, dan Pencegahan Stunting,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka prevalensi stunting Kalteng mengalami penurunan sebesar 3,4 persen, dari 26,9 persen pada tahun 2022 turun menjadi 23,5 persen di tahun 2023.
”Sedangkan target pada tahun 2025 ini sebesar 20,6 persen. Untuk mencapai target penurunan angka stunting Kalimantan Tengah tersebut, tentunya perlu dilakukan upaya mendorong dan menguatkan konvergensi antar program lintas sektoral dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemetaan, perencanaan, penganggaran, dan penyusunan rencana kerja,” imbuhnya.
Menurutnya, percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan secara bersama-sama dengan sasaran kelompok prioritas untuk mencegah terjadinya kasus stunting.
”Stunting memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan menyeluruh, karena dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan, bukan hanya pada anak itu sendiri, namun juga bagi keluarga dan kelangsungan pembangunan daerah di masa mendatang,” tuturnya.
Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Wagub berharap Kalteng dapat memperoleh peningkatan yang signifikan atas penurunan stunting pada tahun 2024.
”Melalui diskusi terarah, diharapkan kita mendapatkan komitmen dan langkah-langkah konvergensi dalam penanganan stunting. Pemetaan kegiatan dan penganggaran juga menjadi hal yang mutlak yang mesti dipersiapkan bersama, dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting,” tukasnya.
Sementara itu, Riska Agustin mewakili unsur DPRD Kalimantan Tengah menyambut baik kegiatan Rapat Koordinasi yang dilakukan dalam rangka menekan angka stunting di Kalimantan Tengah tahun 2025 ini.
“Rapat Koordinasi perlu dilakukan guna menjadi cara dan solusi yang tepat bagaimana langkah pemerintah provinsi bersama pihak terkait dalam menanggulangi kasus stunting ini,” ucapnya.
Riska berharap, hasil dari rapat koordinasi ini dapat memberikan pengaruh besar dalam menekan angka stunting di Kalimantan Tengah sehingga berkurang daripada tahun sebelumnya.
“Kami berharap melalui rapat ini akan tercipta sinergi yang kuat antara Pemprov Kalteng dan DPRD Kalteng dalam upaya menurunkan angka stunting demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas,” tutupnya. (Red)
