Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini bersama Pj Bupati Indra Gunawan saat mengikuti rakor penanggulangan kemiskinan secara zoom meeting di aula Setda lantai I, Senin (8/9/2025). (foto : Ist)
Muara Teweh, berita4terkini.com – Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting yang digelar serentak secara nasional. Untuk Kabupaten Barito Utara, kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Setda Lantai I, Senin (8/9/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara Indra Gunawan, unsur Forkopimda, Sekda Drs. Muhlis, para Asisten Sekda, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan agenda membahas kondisi terkini inflasi nasional serta strategi pengendalian harga pangan dan kebutuhan pokok.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok di pasaran. Pemerintah daerah diminta aktif memantau perkembangan harga, menyiapkan langkah mitigasi, dan memastikan distribusi logistik berjalan lancar.
Rakor tersebut juga membahas proyeksi trend inflasi menjelang akhir tahun 2025 dan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi kenaikan harga pada periode tertentu. Pemerintah berharap sinergi kebijakan pusat dan daerah dapat menekan angka inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Pj. Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa Pemkab Barito Utara siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi, terutama dengan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, menjaga ketersediaan stok bahan pangan, dan melakukan operasi pasar murah jika diperlukan.
“Pemkab Barito Utara akan terus berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Kami juga akan meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi barang,” tambah Indra.
Sementara itu dalam pernyataannya, Hj. Mery Rukaini menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah daerah terkait penanggulangan kemiskinan.
“DPRD Barito Utara akan mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan, baik melalui regulasi maupun penganggaran. Kami berharap kolaborasi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan di daerah,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar program-program yang dicanangkan tepat sasaran dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.
Rakor yang dipimpin oleh Kemendagri ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. (Ra)
