Palangka Raya, berita4terkini.com – Dalam rangka memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Lembaga Pemerintahan Daerah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan audiensi bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng, Rabu (16/4/2025).
Audiensi ini membahas berbagai program strategis terkait pembinaan Warga Binaan, reintegrasi Warga Binaan, serta peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
Dikesempatan tersebut, Kakanwil Ditjenpas Kalteng, I Putu Murdiana menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketua DPRD Provinsi Kalteng atas terlaksananya audiensi ini.
Kakanwil Ditjenpas menyampaikan berbagai program strategis Pemasyarakatan, termasuk rencana pembinaan Warga Binaan, penguatan kapasitas petugas, serta sinergi program reintegrasi sosial.
“Kami berharap melalui kolaborasi ini, kebijakan dan anggaran yang berpihak pada pemasyarakatan dapat terus didorong, sehingga pelayanan dan pembinaan terhadap Warga Binaan semakin optimal,” ucap I Putu Murdiana.
Ia juga menyampaikan harapan agar DPRD Provinsi Kalteng dapat memberikan dukungan, baik dalam bentuk kolaborasi kegiatan maupun penguatan anggaran dan regulasi yang mendukung pelayanan Pemasyarakatan.
“Saya berharap terjalin kerja sama yang erat antara kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan sistem Pemasyarakatan yang lebih humanis, profesional, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Drs. Arton S. Dohong, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung berbagai program yang dijalankan oleh Ditjenpas Kalteng, khususnya dalam bidang Pemasyarakatan.
Ia juga menekankan pentingnya membangun sinergi lintas sektor untuk menciptakan sistem Pemasyarakatan yang kuat dan berkeadilan di wilayah Kalteng.
“Saya selaku ketua DPRD Provinsi Kalteng siap mendorong kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas Pemasyarakatan, termasuk melalui fungsi pengawasan dan anggaran,” tegasnya. (Red)
