
Muara Teweh, berita4terkini.com – Pj. Bupati Barito Utara Drs Muhlis didampingi Unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah mengikuti Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) Ke XXIX Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia (RI) secara daring dari Rumah Jabatan Bupati, Jumat (25/4/2025).
Upacara yang berlangsung terpusat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini mengangkat tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.”
Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan 29 Tahun ini saat yang tepat untuk mengevaluasi, untuk Muhasabah tentang otonomi daerah.
“Namun prinsipnya evaluasi harus dari dua sisi, tidak bisa evaluasi sepihak atau satu sisi. Di satu sisi Kepala Daerah tentu harus terus beradaptasi, tetapi Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Pusat juga tidak boleh berhenti untuk terus melakukan sinkronisasi dan evaluasi,” tutur Wamendagri.
Lebih lanjut dikatakan, dari daerah kepemimpinan dengan cara pandang yang sekarang lebih inovatif, kolaboratif membangun kerjasama dengan semua stakeholders, bermitra dengan swasta, menguatkan dengan pentahelix, berpikir kreatif untuk membangun ekosistem bagi pengembangan ekonomi kreatif dan pertumbuhan ekonomi New Enginov Ground menjadi kunci kesuksesan kapasitas fiskal daerah.
“Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, seluruh jajaran pemerintah diharapkan untuk terus mempermudah proses perizinan dari segala tingkatannya,” imbuhnya.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mendukung peran aktif seluruh unsur Pentahelix dalam pembangunan nasional.
“Otonomi Daerah faktanya tidak hanya berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi lokal yang lebih mandiri, tetapi juga telah melahirkan pemimpin-pemimpin hebat dari berbagai penjuru negeri,” tandasnya.
Sementara itu dalam keterangannya, Pj. Bupati Drs. Muhlis mengatakan untuk terus melayani masyarakat sebaik mungkin dan pelayanan publik harus lebih ditingkatkan.
“Kalau standar pelayanan publik dapat dilaksanakan disemua unit pelayanan publik maka masyakarat merasa bahwa kita benar-benar sebagai pelayannya, hal ini lah yang paling penting karena masyarakat sekarang makin kritis sehingga kita dituntut untuk bisa membuka diri mengembangkan potensi guna meningkatkan pelayanan,” ucap Muhlis. (Ra)