Puruk Cahu, berita4terkini.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) mengikuti secara virtual melalui zoom meeting dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pembahasan pertumbuhan ekonomi daerah triwulan III serta evaluasi dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam Program 3 Juta Rumah, Senin (11/11/2025).
Kegiatan berskala nasional ini diikuti oleh jajaran pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Kepala BPS RI Amalia A. W., Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru, perwakilan Panglima TNI yaitu Paban Utama Eko Sahli Bidang Ekkudag, perwakilan Kementerian Pertanian Suwandi, serta para tamu undangan lainnya dari berbagai pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta seluruh Pemda menindaklanjuti hasil analisis harga bahan pokok di wilayah masing-masing secara konkret. Ia juga meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri bersama Bulog untuk berkoordinasi dengan 50 daerah yang harga berasnya masih tergolong tinggi.
“Bagaimana mungkin beras kita berlimpah, dan kita terus berupaya untuk menurunkan harga beras (tetapi) ini masih ada yang (harganya) tinggi,” tegas Tomsi.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sejumlah daerah yang harga berasnya masih naik signifikan, di antaranya Kabupaten Tambrauw, Dogiyai, hingga Mojokerto. Tomsi meminta Pemda segera menganalisis penyebab kenaikan harga tersebut, apakah dipicu oleh distribusi, pasokan, atau adanya permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.
Selain beras, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga minyak goreng dan bawang putih di beberapa daerah. Ia mendorong agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Pemda segera menggelar rapat khusus untuk membahas penyebab dan solusi atas kenaikan harga tersebut.
“Harus ada alasan yang jelas bahwa kenapa ini (harga minyak goreng) sampai begini. Jangan terus kita biarkan terlena,” ujarnya.
Tomsi menekankan bahwa Rakor Pengendalian Inflasi tidak boleh menjadi kegiatan seremonial semata. Ia menegaskan pentingnya Pemda memanfaatkan forum tersebut untuk melahirkan langkah-langkah nyata demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Jadi tidak kita biarkan rapat ini seperti rata-rata air aja, lewat berlalu tanpa kita melakukan upaya-upaya [yang nyata]. Ingat, upaya yang kita lakukan adalah untuk masyarakat banyak,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa inflasi year to date tercatat sebesar 2,10 persen, sedikit lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh empat provinsi dengan inflasi di atas 3,5 persen, yakni Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, kondisi tersebut juga dipicu oleh komoditas pendorong utama seperti cabai merah, emas perhiasan, dan biaya pendidikan.
Meski demikian, jelas Amalia, sejumlah provinsi mengalami inflasi rendah bahkan deflasi. Daerah itu di antaranya Papua, Lampung, Papua Barat, dan Maluku Utara. Pada minggu pertama November 2025, tren harga menunjukkan perbaikan, dengan banyak provinsi mencatat penurunan persentase inflasi, terutama untuk komoditas pangan bergejolak.
“Artinya ini sesuatu yang sangat baik karena pengendalian harga untuk kelompok komoditas yang masuk kepada volatile food sudah terus terkendali dan mengalami penurunan,” jelas Amalia.
Khusus untuk Kabupaten Murung Raya, berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH), tercatat berada dalam 50 daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 0,46 persen pada minggu pertama November 2025.
Asisten I Setda Kab.Mura, Rahmat K. Tambunan yang mewakili Bupati Mura menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan strategis menjelang akhir tahun. (Red/foto:ist)
