Jakarta, Berita4terkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 yang digelar pada Senin (8/12/2025) di Jakarta. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa Rakernas bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum strategis untuk memperkuat kualitas layanan pertanahan di seluruh Indonesia.
Mengangkat tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Rakernas tahun ini diarahkan untuk fokus pada tiga pekerjaan besar yang menurut Nusron wajib diselesaikan hingga tuntas. Ketiganya adalah percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan, penyelesaian residu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta pemutakhiran data pertanahan di seluruh wilayah.
“Rakernas ini saya nyatakan dibuka. Saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan forum ini untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Nusron.
Dalam arahannya, Menteri Nusron meminta seluruh jajaran memahami secara rinci penyebab bertumpuknya tunggakan layanan di daerah. Ia menegaskan evaluasi harus dilakukan sampai ke dasar persoalan, baik itu terkait dokumen historis, dokumen yuridis maupun data pada Peta Bidang Tanah (PBT).
“Ini pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Harus diselesaikan satu per satu, sampai kita benar-benar tahu akar masalahnya,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Nusron juga mengajak jajaran ATR/BPN memaksimalkan masa libur Natal dan akhir tahun untuk mempercepat pemutakhiran data. Menurutnya, momen berkumpulnya keluarga menjadi kesempatan untuk mendorong masyarakat memperbaiki atau memperbarui data pertanahan mereka.
“Tahun ini kita sudah menyelesaikan 2,4 juta. Saya sudah sampaikan, manfaatkan libur. Ketika yang Nasrani libur Natal, yang muslim bisa masuk untuk pelayanan. Saat keluarga berkumpul, bisa jadi mereka justru ingin memutakhirkan sertipikat atau melakukan pengukuran ulang,” jelas Nusron.
Selain fokus pada layanan pertanahan, Nusron menegaskan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, RDTR merupakan kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mempercepat proses perizinan.
“RDTR adalah pintu pertama bagi investor. Kalau ini selesai, izin bisa lebih cepat, dan ekonomi daerah ikut bergerak,” ujarnya.
Rakernas ATR/BPN 2025 yang berlangsung hingga 10 Desember dihadiri 471 peserta dari berbagai daerah, mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, para Kepala Kantor Wilayah hingga Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota. Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, turut hadir sebagai pembicara kunci pada sesi pembukaan.
Pada rangkaian pembukaan, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja berprestasi. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur serta 23 Kepala Kantor Pertanahan menerima penghargaan atas pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri Nusron, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan, serta perwakilan dari Kementerian PANRB.
Rakernas ATR/BPN 2025 diharapkan menjadi momentum percepatan transformasi layanan publik, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pertanahan yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (red/foto:ist)
