Muara Teweh, berita4terkini.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) melalui Asisten Setda Bidang Administrasi Umum Yaser Arafat secara resmi menutup rangkaian kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara tahun 2026 bertempat di Aula Bappeda Litbang Muara Teweh, Selasa (11/03/2025).
Acara ini dihadiri DPRD Barut, Unsur FKPD, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat Se-Barito Utara dan undangan terkait lainnya.
Dalam sambutan tertulis Pj. Bupati Barut Drs. Muhlis, Asisten Setda bidang Administrasi Umum Yaser Arafat menyampaikan, kesepakatan prioritas program yang kita rencanakan ini, untuk dilaksanakan pada tahun 2026 yang akan datang.
“Kesepakatan ini pulalah yang akan kita angkat ke proses selanjutnya yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2026 yang rencannya akan dilaksankan pada hari Senin 17 Maret 2025,” ucap Yaser Arafat.
Ia menambahkan, dari seluruh renja perangkat daerah se-Kabupaten Barito Utara, akan diformulasikan untuk ditetapkan menjadi RKPD tahun 2026, yang sekaligus sebagai acuan dalam menyusun kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2026.
“Untuk hasil forum perangkat daerah menjadi acuan dan perhatian dalam menyempurnakan rancangan awal renja masing-masing perangkat daerah menjadi rancangan renja perangkat daerah”Jelas Yaser Arafat mengakhiri sambutannya saat menutup kegiatan RKPD Kabupaten Barito Utara,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P.,M.M menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Barito Utara sudah mengacu pada rumusan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) .
“Tahun 2024-2026 antara lain meliputi peningkatan infrastruktur wilayah, pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan, mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian lingkungan hidup untuk membangun berkelanjutan, penurunan angka stunting kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis digital dan memperkuat kapasitas daerah sebagai peyangga Ibu Kota Nusantara (IKN),”paparnya. (Ra)
