Palangka Raya, berita4terkini.com – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov Kalteng), Selasa (28/5/2024).
Kedatangan Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur Juliansyah beserta sepuluh orang anggotanya disambut langsung oleh Kepala TPHP Sunarti yang didampingi Kepala Bidang Tanaman Pangan Irpan Rianto.
Kunjungan ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi sekaligus berbagi informasi untuk menyinergikan program pembangunan pertanian Kotawaringin Timur secara menyeluruh, diantaranya program Kartu Tani Berkah dan program strategis provinsi di bidang hilirisasi pertanian.
Pada kesempatan ini, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotim Juliansyah mengungkapkan bahwa kunker ini dalam rangka melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Dinas TPHP Prov Kalteng Tahun 2024, sebagai acuan penyusunan anggaran sharing APBD Kabupaten dengan APBN dan APBD Provinsi.
“Maksud dan tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk melakukan kaji banding dan koordinasi terkait program Kartu tani Berkah, serta menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan pembangunan sarana penggilingan padi dan pabrik pakan ternak yang dilaksanakan di Kotawaringin Timur,” kata Juliansyah.
Sementara itu, Sunarti menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Kotim yang proaktif melakukan sinkronisasi program, demi tercapainya sinergisitas program pertanian daerah dengan program provinsi.
“Program Kartu Tani Berkah merupakan salah satu terobosan akses pembiayaan bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi dan membantu kesulitan petani yang terkendala masalah biaya untuk penyediaan sarana produksi pertanian,” jelas Sunarti .
Dikatakannya, saat Launching Kartu Tani Berkah oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada 2 Mei 2024 lalu disampaikan bahwa Kartu Tani ini diberikan kepada petani berupa uang dalam bentuk tabungan senilai Rp500.000, yang diterbitkan oleh Bank Kalteng.
“Manfaat kartu ini bagi pemerintah diantaranya adalah inventarisasi database petani lebih akurat dan terintegrasi, dapat mengetahui luas lahan pertanian per wilayah, bisa membuat kebijakan berdasarkan informasi perkiraan hasil panen, sehingga dapat menyalurkan subsidi dan bantuan sosial lainnya lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, untuk program hilirisasi pertanian, tahun ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah membangun sarana prasarana bangunan pasca panen dan pengolahan hasil padi, berupa satu paket bangunan Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lampuyang, kecamatan Teluk Sampit.
“Mohon dukungan pengawalan dan pengawasan di tingkat kabupaten, kami berharap pemerintah kabupaten siap berkolaborasi melaksanakan Program Strategis Pemprov ini,” pungkasnya. (Red)