Kementerian ATR/BPN Tegaskan Dukungan Penuh untuk Transisi Pembangunan IKN Tahap Kedua
IKN, Berita4terkini.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini memasuki fase penting, yakni tahap kedua. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan dukungan penuh agar transisi pembangunan berjalan lancar, terarah, dan sesuai jadwal.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap I dan II IKN, yang digelar di Kantor Kemenko 3, IKN, Selasa (11/11/2025).
“Saya melihat langsung bagaimana progres pembangunan berjalan sangat baik. Kementerian ATR/BPN mendukung penuh langkah Otorita IKN, dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga kawasan legislatif dan yudikatif. Harapannya, semua berjalan sesuai rencana,” ujar Wamen Ossy.
Menurutnya, dukungan kementerian tidak berhenti pada tahap koordinasi, tetapi juga menyentuh fondasi utama pembangunan IKN: pengadaan tanah dan penataan ruang.
Sejak awal proyek pada 2020, Kementerian ATR/BPN telah berperan aktif dalam memastikan ketersediaan lahan dan kepastian hukum tata ruang. Hingga November 2025, kementerian ini telah menyelesaikan 13 paket pengadaan tanah yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di kawasan IKN.
Paket tersebut mencakup antara lain pengadaan tanah untuk tempat pengolahan sampah terpadu, dermaga logistik, bendungan Sepaku, intake sungai Sepaku, duplikasi jembatan Pulau Balang, sistem pengelolaan air minum, dan jalan bebas hambatan.“Selain itu, sembilan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sudah tuntas dan siap diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS),” jelas Ossy.
Dalam rapat yang sama, Kepala Otorita IKN, Muhammad Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan tahap kedua telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.
Basuki menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk menuntaskan pembangunan sarana dan prasarana dasar IKN agar dapat berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
“Indikator capaian pembangunan antara lain pembangunan KIPP seluas 800–850 hektare, progres gedung pemerintahan 20%, hunian 50%, serta sarana dasar 50%. Indeks aksesibilitas dan konektivitas juga ditargetkan mencapai 0,74%,” ungkap Basuki.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap tahap pembangunan IKN agar berjalan tepat waktu, transparan, dan berkelanjutan.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur Deni Ahmad Hidayat, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng. (red)
