Palangka Raya, berita4terkini.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengadakan Rapat Gabungan Komisi bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD setempat, Senin (10/02/2025).
Adapun rapat gabungan ini membahas secara teknis mekanisme penginputan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dikelola oleh Bapperida.
Rapat gabungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD, Riska Agustin, S.Ak dan dihadiri Kepala Bapperida Leonard S. Ampung serta berbagai pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Riska menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Bapperida dalam memastikan bahwa setiap pokok pikiran dewan yang berasal dari hasil reses dan aspirasi masyarakat dapat diproses secara sistematis serta memiliki dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Dengan adanya rapat ini, DPRD dan Bapperida berharap agar pokok pikiran yang telah dihimpun dapat segera masuk dalam sistem perencanaan pembangunan, paling lambat 1 Minggu sebelum Musrenbang RKPD Tahun 2026, sehingga implementasinya bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Ke depannya, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif akan terus diperkuat guna memastikan bahwa pembangunan di Kalimantan Tengah berjalan optimal dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapperida Leonard S. Ampung memberikan penjelasan terkait teknis pelaksanaan penginputan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD.
Leonard di sela-sela kegiatan menegaskan bahwa proses ini tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, dengan harapan agar aspirasi yang dihimpun oleh DPRD dapat diakomodasi dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
“Telah disepakati bahwa kita tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, dengan harapan aspirasi ini dapat terakomodasi dalam perencanaan APBD Tahun 2026. Tentunya, semua ini demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Leonard. (red)
