DPRD Barut Gelar RDP Bahas Kelangkaan Gas LPG 3kg
Muara Teweh, berita4terkini.com – DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas banyaknya keluhan masyarakat mengenai kelangkaan gas LPG 3 kg yang digelar di Kantor DPRD setempat, Kamis (30/1/2025)
RDP ini dipimpin oleh Dr. H. Tajeri, SE., M.M., S.H., M.H dan dihadiri 13 Anggota DPRD Barito Utara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Barito Utara, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta para camat, agen LPG, dan undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, H. Tajeri menyoroti bahwa masih banyak masyarakat mampu yang menggunakan LPG bersubsidi, sehingga mengurangi jatah bagi warga yang berhak. Menanggapi hal itu, Asisten II H. Gazali, S.Sos., M.AP. menekankan perlunya ketegasan petugas dalam mengawasi harga LPG agar tetap stabil. Ia juga menyoroti adanya pedagang yang memperoleh LPG bukan dari pangkalan resmi, yang perlu segera ditertibkan.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dewi Handayani, SE, M.AP menyampaikan sudah melakukan monitiring turun langsung ke lokasi pangkalan, dari 146 jumlah pangkalan di Barito Utara 91 pangkalan aktif dan 55 pangkalan tidak aktif. Selain itu pihaknya juga belum mendapatkan informasi mengenai penyaluran LPG 3 kg karena agen tidak memberikan data yang cukup ke kami, “ucap Dewi.
Taufik Nugraha, S.Kom salah satu anggota DPRD, mengusulkan agar rantai distribusi LPG 3 kg diselidiki lebih lanjut. Selain itu, ia juga mengajukan peningkatan jumlah agen serta penambahan kuota LPG di Kabupaten Barito Utara agar pasokan mencukupi dan harga tetap terkendali untuk masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Direktur Perusda Batara Membangun, Asianoor Alihazeki, mengajukan usulan penambahan jumlah pangkalan sebesar 10%, dari yang ada saat ini menjadi 15 pangkalan. Dengan penambahan tersebut, diharapkan distribusi LPG 3 kg menjadi lebih merata dan kelangkaan dapat diatasi.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam mencari solusi terhadap permasalahan LPG 3 kg di Barito Utara. Diharapkan, keputusan yang diambil dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat, khususnya yang kurang mampu. (Red)
