PIMPIN RAPAT : Ketua DPRD Kabupaten Gumas Binartha bersama anggota DPRD lainnya, ketika memimpin rapat pembahasan KUA-PPAS tahun 2026, di ruang rapat komisi DPRD setempat, Senin, 21 Juli 2025.
Kuala Kurun, Berita4terkini.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas melaksanakan rapat terkait pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2026.
“Di KUA-PPAS 2026, transformasi ekonomi berbasis komoditas unggulan kearifan lokal, melalui hilirisasi dari hasil pertanian akan menjadi sorotan utama,” kata Ketua DPRD Kabupaten Gumas Binartha, Selasa, 22 Juli 2025.
Dengan transformasi ekonomi berbasis komoditas lokal itu, maka akan menjadi pondasi awal dalam menyongsong visi misi besar Kabupaten Gumas, sebagai daerah mandiri secara ekonomi, berdaya saing, dan berbasis potensi lokal.
“Dokumen KUA-PPAS 2026 merupakan peta jalan menuju Kabupaten Gumas yang semakin maju dan sejahtera,” jelas Politisi Partai Golkar ini.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif demi menghasilkan kebijakan anggaran yang menyentuh kebutuhan masyarakat, dan memicu percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Hal tersebut sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Gumas tahun 2026 yang mengusung konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis komoditas unggulan,” terangnya.
Sementara itu Asisten III Setda Gumas Letus Guntur menuturkan, pembahasan KUA-PPAS merupakan langkah penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan, transparan dan akuntabel. Dengan transformasi ekonomi inklusif dan berbasis potensi lokal yang jadi fokus utama dalam kebijakan perencanaan tahun 2026.
“Melalui ekonomi berbasis potensi lokal, maka kami menargetkan peningkatan pendapatan daerah serta pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Dalam pembahasan KUA-PPAS tersebut, juga dirinci gambaran kondisi makro ekonomi daerah, asumsi dasar penyusunan APBD dan kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah.
“Melalui pembahasan itu, kami berharap ada sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Red/mr)
