Pj. Bupati Gumas Herson B. Aden saat berikan sambutan. (ist)
Kuala Kurun, Nusaborneo.com – Penjabat (Pj) Bupati Gumas Herson B. Aden membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026, bertempat di aula Bapperida Gumas, Kamis (23/01/2025). Kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) menggelar juga dihadiri oleh seluruh jajaran OPD serta Forum pimpinan daerah (Forkopimda) setempat.
Pj. Bupati Gumas, dalam sambutanya mengatakan tahun 2026 mendatang merupakan tahun transisi yang sangat krusial dalam perencanaan pembangunan daerah.
“RKPD Gumas 2026 ini merupakan momen yang sangat penting dan strategis bagi kita untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan dengan merumuskan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah,” Ungkap Herson B. Aden.
Lebih lanjut, menurut Herson, RKPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada tahun 2024 yang akan dituangkan pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029.
Oleh karena itu, pada tahun ini RPJMD baru 2025-2029 akan disusun berdasarkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih hasil Pilkada tahun 2024, sehingga RKPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2026 ini harus juga selaras dan sinergi terhadap RPJMD tersebut.
“Forum konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah,” Harap Herson.
Dia juga menambahkan, forum konsultasi publik ini baru tahap awal. Masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, hingga evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah.
“Saya harap ini menjadi media pembentukan komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan daerah,” Pungkasnya. (red/ar)
