IST
Palangka Raya, Berita4terkini.com – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) turut berpartisipasi dalam penanganan stunting dengan memberikan pelayanan kesehatan terpadu secara gratis kepada masyarakat.
Pelayanan kesehatan yang bertajuk ‘Gebyar Posyandu Presisi’ tersebut, diinisiasi oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto dengan berkolaborasi bersama Forkopimda dan instansi terkait lainnya di Aula Universitas Palangka Raya (UPR), Rabu (8/5) siang.
Kapolda Kalteng menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama sekaligus kemanfaatan dalam menurunkan angka stunting dengan cepat, baik dan benar.
“Ini merupakan komitmen dan kepedulian kita bersama, dalam mewujudkan generasi emas pada tahun 2045,” kata Kapolda.
Djoko juga menjelaskan bahwa dalam pelayanan kesehatan gratis kali ini pihaknya bersama Forkopimda memberikan pelayanan berupa pemeriksaan ibu hamil dan balita serta pasangan yang mau menikah.
Kemudian ada konsultasi dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anak, pemeriksaan laboratorium sederhana, edukasi gizi seimbang, dan edukasi pranikah serta pemberian vitamin dan bantuan sosial.
“Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menjadi momentum keseriusan kita bersama terhadap penanganan masalah stunting,” tuturnya.
Sementara itu, Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si. menambahkan bahwa kegiatan Gebyar Posyandu Presisi ini juga digelar di 13 kabupaten di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh Polres jajaran, dengan harapan seluruh masyarakat di daerah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.
“Ke depan kegiatan ini akan rutin dilaksanakan untuk kembali memastikan kesehatan dan gizi masyarakat benar-benar terpenuhi,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Kapolda Kalteng didampingi Wakapolda dan sejumlah pejabat utama, serta turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo, selaku ketua pelaksana tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Provinsi Kalteng, Kajati, Wakil Rektor UPR dan unsur Forkopimda lainnya.(red)
