ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi Kebijakan, Upaya Perkuat Tata Kelola yang Berpihak pada Hukum dan HAM

Jakarta, Berita4terkini.com – Kualitas kebijakan pemerintah tidak hanya diukur dari keberhasilan program, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut berjalan sesuai aturan hukum dan menghormati hak asasi manusia (HAM).
Hal ini menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setelah menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan, rekomendasi tersebut akan menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi kementeriannya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama di bidang pertanahan dan tata ruang.
Ossy menyampaikan, seluruh masukan itu akan diteruskan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan jajaran kementerian untuk dipelajari lebih lanjut.
“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy seusai menerima rekomendasi di Jakarta.
Dua rekomendasi yang diberikan Kemenko Kumham Imipas mencakup Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Ossy, masukan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan pemerintah perlu disusun dengan mempertimbangkan landasan hukum dan prinsip-prinsip HAM. Dengan begitu, pelaksanaan program pemerintahan dapat berjalan lebih terarah dan memiliki dasar yang kuat.
“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia,” katanya.
Dokumen rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersama Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan.
Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan strategis yang disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga. Penyusunannya didasarkan pada persoalan yang telah diidentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menawarkan solusi yang bisa dilaksanakan secara bersama.
Yusril berharap rekomendasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai dokumen atau sekadar memenuhi agenda koordinasi antarlembaga. Lebih dari itu, masukan tersebut diharapkan benar-benar digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan menyelesaikan persoalan.
“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” pungkas Yusril. (Red)







