Ringankan Beban Warga, 132 Daerah Beri Pembebasan dan Pengurangan BPHTB

Jakarta, Berita4terkini.com – Mengurus sertifikat tanah menjadi langkah penting bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya. Namun, biaya yang harus disiapkan terkadang menjadi salah satu pertimbangan warga untuk mengurus legalitas tanah tersebut.

Untuk membantu mengatasi kendala itu, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), baik melalui pembebasan maupun pengurangan biaya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mengurus sertifikat.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengatakan dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, dari 132 daerah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB. Sementara itu, 42 kabupaten/kota lainnya menerapkan kebijakan pengurangan BPHTB.

BPHTB sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak resmi yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

Uunk menilai, kemudahan dari pemerintah daerah tersebut tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga memperkuat upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Pasalnya, pendaftaran tanah bukan sekadar proses melengkapi dokumen administrasi. Lebih dari itu, sertifikat tanah menjadi bukti hukum yang penting bagi masyarakat untuk melindungi hak kepemilikannya.

Hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang turut menghadirkan kebijakan untuk mempermudah masyarakat.

Uunk mengapresiasi daerah-daerah yang telah memberikan pembebasan maupun pengurangan BPHTB. Ia berharap semakin banyak pemerintah daerah mengikuti langkah serupa agar lebih banyak warga memperoleh kesempatan untuk mendaftarkan tanahnya.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk. (red)